Padahal, sebelum pelantikan DPR/MPR, gencar aksi demonstrasi yang mengkritisi kinerja DPR, tetapi begitu dilantik para anggota DPR seakan tidak memerhatikan itu.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, semestinya DPR bertindak cepat merespon tuntutan maayarakat.

Tetapi yang terjadi sebaliknya, DPR tidak bekerja bahkan alat kelengkapan dewan saja belum terbentuk.

"Jadi kerja pertama yang harus ditunjukkan oleh DPR baru, bagaimana merespon kritik yang disampaikan mahasiswa sebelum mereka dilantik. Tapi nyatanya sudah 10 hari mereka dilantik, mereka masih kongko-kongko di ruangannya, menikmati jabatan baru dan menunggu gaji pertama," kata Lucius dalam diskusi bertajuk 'DPR Baru: Apanya Yang Baru?' di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (10/10/2019).

Baca: Sosok Fitria Pelaku Penusukan Wiranto Tertutup, Jarang Berbaur, Sang Tante Ungkap Perubahannya

Baca: Siswa-siswi SMK Masih Gunakan Seragam Saksikan Adegan Ranjang Rekannya Sambil Direkam

Dengan kondisi yang seperti ini, Lucius menilai, diperlukan langkah yang tepat dari Ketua DPR Puan Maharani.

Puan seharusnya bertindak dan mengambil inisiatif agar DPR tidak hanya diam sambil menunggu gaji pertama.

"Mestinya ada imbauan dari puan semua fraksi mengumpulkan anggotanya, melatih kerja untuk anggota dpr baru, itu misalnya yang bisa dilakukan kan. atau memikirkan RUU yang paling prioritas yang akan diusulkan fraksi-fraksi," ucapnya.

Formappi menilai Ketua DPR saat ini tidak memiliki jangkauan pemikiran yang luas. Karena hanya memikirkan bagaimana arahan partai namun tidak mempedulikan kinerja anggota DPR.

"Banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan 20 hari pertama tanpa harus nganggur diruangan masing-masing. Tapi itu andaikan memang pimpinan punya jangkauan berpikir yang luas. kalau yang sekarang keliatannya menjalankan perintah partai jadi susah," paparnya.