TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sulit dipahami bagaimana DPR RI periode 2019-2024 bisa mengontrol jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan.

Lucius menduga, bagi-bagi kursi pimpinan dan alat kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI secara adil dan merata oleh fraksi-fraksi sulit diterima.

Sebab, selama ini partai politik akan berebut kursi sebanyak-banyaknya.

Namun, periode kali ini, partai koalisi Jokowi dengan mudah memberikan kursi yang harusnya menjadi haknya.

"Itu pasti untuk tenangnya 5 tahun ke DPR RI. Bahaya betul kalau DPR RI akan tenang. Padahal kita berharap DPR ini muncul untuk kritiknya kepada pemerintah," kata Lucius dalam diskusi bertajuk 'DPR Baru: Apanya Yang Baru?' di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (10/10/2019).

Baca: Formappi Sindir Anggota DPR RI yang Baru, Masih Kongko-kongko di Ruangan Menunggu Gaji Bulan Pertama

Untuk itu, Lucius menyindir DPR RI periode 2019-20204 ini bahwa fungsi kontrol sudah dibeli oleh kursi-kursi yang mereka dapat.

Hal itu tentu membuat masyarakat kehilangan harapan pada DPR sebagai lembaga pengontrol dan pengkritik pemerintah.

"Karena itu Formappi kelompok masyarakat sipil bisa digunakan dalam 5 tahun mendatang (untuk kritik DPR dan pemerintah,red). Sehingga kita memastikan 5 tahun ini masih diberi ruang ketika kekuasaan sudah kompak," jelasnya.