Sekjen PPP: Partai yang Ingin Gabung Koalisi Pemerintah Jangan Bersikap Oposisi
Asrul Sani mengingatkan kepada partai politik lain yang ingin bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi untuk tidak bersikap seperti oposisi.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan kepada partai politik lain yang ingin bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi untuk tidak bersikap seperti oposisi.
Arsul menginginkan koalisi yang tertib dan menjaga etika berkoalisi.
Hal itu dikatakan Arsul merespons pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Kamis (10/10/2019) kemarin.
"Bagi PPP yang penting setiap partai yang berkoalisi perlu tertib menjaga etika koalisinya terhadap pemerintahan," kata Arsul kepada wartawan, Jumat (11/10/2019).
Arsul menyatakan, dalam berkoalisi tentunya sikap kritis dibutuhkan.
Namun, sikap kritis tersebut jangan berlebihan sehingga malah menunjukkan sikap layaknya partai oposisi.
Baca: Arsul Sani Sebut PPP Cocok Dapat Kursi Menteri Agama dan Menteri Koperasi
"Kritis boleh dalam konteks menjalankan tugas pengawasan di parlemen, namun tidak berperilaku seperti oposisi dalam model pemerintahan parlementer," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.
Lebih lanjut, Arsul mengaku tak khawatir dengan peluang partai politik lain masuk dalam kabinet Jokowi jilid II.
Ia meyakini, Jokowi tidak akan meninggalkan PPP.
Masa khawatir, Pak Jokowi enggak akan meninggalkan PPP kok," katanya.
Sebelumnya, Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), turut membicarakan rencana masuknya Demokrat ke dalam partai koalisi pemerintah.
Keduanya melangsungkan pertemuan kurang lebih satu jam, di ruang Jepara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019).
"Kami bicara itu (gabungnya Demokrat) tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi sembari meminta bertanya langsung ke SBY rencana Demokrat bergabung ke partai koalisi pemerintah.
Selain membicarakan soal rencana gabungnya Demokrat, kata Jokowi, pertemuan juga mendiskusikan dunia perpolitikan saat ini.
Namun, ketika ditanya soal kemungkinan menteri Kabinet Kerja jilid ll akan diisi oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau kader Demokrat lain, Jokowi menyebut pembicaraan belum sampai ke mengusulkan nama.
"Enggak sampai ke sana (mengusulkan nama), belum sampai ke sana," ucap Jokowi.
