Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Resensi Buku: Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional

Konsepsi ketahanan nasional harus diimplementasikan dalam peningkatan kualitas publik.

Resensi Buku: Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional
Ist for tribunnews.com
Buku 'Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional'.

Oleh: M. Soleh, S.H, M.H.

TRIBUNNEWS.COM - "Konsepsi ketahanan nasional harus diimplementasikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan good governance sehingga dapat mendorong keberhasilan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat..”

Kalimat di atas merupakan penggalan dari buku “Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional” karya Irjen Pol. Teddy Minahasa Putra, S.H., S.I.K. Buku setebal 183 halaman ini ditulis berdasarkan kertas karya perorangan (Taskap) ketika penulis mengikuti Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI Lembaga Ketahanan Nasional RI Tahun 2017.

Tulisan ini menjadi salah satu bagian yang mengantarkan penulis mendapatkan penghargaan Seroja Wibawa Nugraha dan sebagai lulusan terbaik dari kawah candradimuka pendidikan calon-calon pemimpin bangsa.

Buku ini dibagi lima bagian yaitu Pendahuluan; Kondisi Pelayanan Publik di Indonesia; Pelayanan Publik, Good Governance dan Ketahanan Nasional; Empat Pilar Peningkatan Kualitas Pelayanan publik; serta ditutup dengan Kesimpulan.

Buku yang diterbitkan Grasindo ini menarik untuk dibaca karena menyuguhkan pandangan komprehensif dan kritis dari seorang insan Bhayangkara, yang diperkuat dengan teori dan data-data yang relevan.

Secara tajam penulis berpandangan walaupun paradigma pelayanan publik di Indonesia telah berkembang dari pelayanan yang bersifat sentralistik menjadi yang berorientasi kepuasan pelanggan (customer-driven government). 

Namun, dalam kenyataannya prinsip-prinsip pelayanan publik cenderung belum sepenuhnya diterapkan sehingga melahirkan berbagai dampak.

Dampak pertama, meningkatnya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat di instansi pemerintahan. Kedua, rendahnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat. Ketiga, rendahnya mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan atau program dari instansi pelayanan publik. 

Keempat, menurunnya efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Kelima, rendahnya kualitas birokrasi Indonesia karena cenderung berbelit-belit (birokratis), lamban, tidak efisien, kurang produktif, dan tidak profesional, serta tidak adaptif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas