Beredar kabar sejumlah menteri yang tidak akan dipakai lagi oleh Jokowi di kabinet periode keduanya. Siapa saja?

TRIBUNNEWS.COM - Masa jabatan menteri di Kabinet Kerja periode I akan segera berakhir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan siapa pembantunya di periode keduanya menjabat segera setelah pelantikan presiden, Minggu (20/10/2019) mendatang.

Di luar kabar riuhnya calon menteri, ada sederet menteri yang disinyalir tak akan dipakai Jokowi lagi.

Mereka disebut akan meninggalkan kabinet begitu masa jabatan usai.

Faktornya pun ada banyak.

Bisa saja dari segi usia, kinerja buruk selama menjabat, hingga tersandung kasus korupsi.

Baca: Beberkan 6 Menteri Terburuk, Faisal Basri Celetuk Luhut Pandjaitan Lebih Seperti Perdana Menteri

Baca: 6 Menteri yang Tidak Layak Dipertahankan di Kabinet Jokowi 2 Versi Faisal Basri, Siapa Saja?

Nah, siapa saja menteri yang disebut tidak akan dipertahankan oleh Jokowi?

Berikut sejumlah nama yang beredar, sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution

Sejak beberapa waktu lalu, Menko Darmin dikabarkan bukan nama yang dipertahankan oleh Jokowi untuk kembali mengisi kursi menteri.

Sayangnya, tidak diketahui secara persis apa alasannya.

Namun, bila melihat usia, menteri kelahiran Tapanuli itu kini berusia 70 tahun.

Di sisi lain, Menko Darmin baru saja mengundang 10 menteri ke Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (18/10/2019).

Di acara tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih pada Darmin.

"Matur Nuwun, terima kasih Pak Darmin. Kita semua kehilangan...," ujarnya di hadapan Darmin dan sejumlah menteri.

Entah apa maksud di balik kata-kata Sri Mulyani di akhir masa Kabinet Kerja Jilid 1 itu.

Namun, ia sempat menyinggung kata-kata perpisahan.

"Kalau dari sisi pertemanan saya dengan Pak Darmin ya enggak akan pernah pisah."

"Terus menerus akan silaturahmi, akan terus berjalan," kata Sri Mulyani, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan

Jonan juga masuk dalam daftar menteri yang diprediksi tidak akan dipakai lagi oleh Jokowi.

Alasannya, mantan Dirut PT KAI itu pernah ditegur Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (8/7/2019).

Teguran ini diberikan karena impor yang tinggi di sektor minyak dan gas.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat ada penurunan nilai impor Januari-Mei mencapai 9,2 persen dibanding tahun sebelumnya.

""Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, yang berkaitan dengan ini," kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com.

3. Menteri BUMN, Rini Soemarno

Senasib dengan Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno juga pernah kena tegur Jokowi dalam acara yang sama.

Sehingga, diduga, Rini tidak akan menjadi 'pembantu' Jokowi lagi.

Kedua menteri ini ditegur terkait impor yang tinggi di sektor minyak dan gas.

"Bu menteri BUMN yang berkaitan dengan ini karena rate-nya yang paling banyak ada di situ," kata Jokowi.

Selain itu, ekonom Faisal Basri menyebut, Rini wajib diganti karena kerap 'ngaco.'

Menurutnya, Rini menerapkan konsep holding tunggal yang tidak jelas.

"Semuanya di-holdingkan sama dia dan kriteria holding-nya tidak jelas. Induk holding-nya, nggak jelas juga," kata Faisal.

Faisal juga mengungkapkan 'dosa' Rini Soemarno lainnya yaitu memanfaatkan BUMN untuk tujuan tidak produktif.

4. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita

Nama Enggartiasto Lukita juga masuk dalam daftar menteri lama yang tidak akan dipertahannya.

Sebab, ia diduga tersandung dalam kasus korupsi.

Politikus NasDem itu beberapa kali dipanggil penyidik KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).

Namun, panggilan itu belum terpenuhi.

KPK telah menggeledah kantor Kementerian Perdagangan, termasuk ruang kerja Enggar, dan menyita sejumlah dokumen terkait dengan perdagangan gula rafinasi.

5. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin

Sama halnya dengan Enggar, Lukman Hakim Saifuddin juga berpeluang tipis untuk dipertahankan di kabinet Jokowi.

Lukman pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.

Dalam kasus ini, mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka.

Lukman disebut menerima Rp 70 juta dalam kasus suap jual beli jabatan di Kemenag ini.

PPP pun mengakui tak mengusulkan nama Lukman sebagai menteri di kabinet berikutnya.

6. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

Kabar Tjahjo Kumolo tidak masuk lagi di kabinet Jokowi jilid 2, memang sudah tersiar lama.

Sebab, politikus PDIP itu telah berpamitan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (15/8/2019).

"Saya mohon maaf selama hampir 5 tahun kurang 1,5 bulan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, berbagai sikap, pernyataan, kebijakan," kata Tjahjo dalam sambutannya.

"Tentu ada kekhilafan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya," ujar dia.

Tjahjo kemudian menyampaikan pamit secara resmi.

Dia memahamim tugasnya akan selesai dalam beberapa hari terakhir ini.

"Ini pamitan saya resmi, mungkin tidak bisa bertemu karena akan selesainya masa tugas Kabinet Kerja 1."

"Untuk selanjutnya, mari kita tunggu tanggal mainnya, bagaimana komposisi kabinet berikutnya," kata Tjahjo, dikutip dari Kompas.com.

7. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti

Walau banyak digadang-gadang sejumlah kalangan untuk kembali sebagai menteri, tapi Susi Pudjiastuti telah berpamitan.

Hal inilah yang disinyalir bila menteri kesayangan warganet itu tidak lagi dipakai Jokowi.

Saat berpamitan dengan sejumlah awak media, Senin (9/9/2019), Susi mengaku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf.

"Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf apabila selama kita berinteraksi ada hal-hal yang tidak mengenakkan awak media karena saya orangnya sedikit tengil," kata Susi.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada staf KKP yang selama ini membantunya dalam bekerja.

"Saya berterima kasih atas bantuannya, dukungannya, effort-nya, tanggung jawabnya, komitmennya."

"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih," kata dia.

Susi juga berpamitan kepada anggota DPR saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR.

Susi meminta maaf karena dia kerap keras kepala selama lima tahun memimpin KKP.

Ia mengatakan, hal itu perlu dia lakukan karena memiliki obsesi memperbaiki sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

"Walaupun saya dikenal tukang nembakin kapal, saya menjalankan amanah, bukan untuk pribadi," kata dia.

"Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf. Saya tidak pernah berpengalaman jadi menteri sebelumnya, jadi mohon maaf," kata dia.

(Tribunnews.com/Sri Juliati) (Kompas.com/Deti Mega Purnamasari/Yoga Sukmana/Ambaranie Nadia Kemala Movanita)