Dalam pertemuan tersebut, Jokowi tak memungkiri pembahasan mereka mengenai koalisi.

Hingga saat ini, Prabowo telah bertemu dengan sejumlah tokoh seperti Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Cak Imin, hingga rencana bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartato.

Baca: Live Streaming TV Online Persipura Jayapura vs Arema FC Liga 1 2019 via Vidio Premier, Akses di Sini

Baca: Empat Pendaki Dievakuasi Dari Gunung Ranti yang terbakar, Ini Identitas Mereka

Namun, Dahnil Anzar menegaskan bahwa Partai Gerindra tak melakukan lobi untuk posisi menteri kabinet Jokowi.

"Gerindra sampai sekarang ini tidak aktif melobi ya. Harus dipahami Gerindra dalam posisi siap duduk sebagai oposisi atau dalam pemerintah," kata Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Sejumlah nama dari Partai Gerindra santer dikabarkan berpeluang jadi menteri Jokowi, termasuk Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dikabarkan akan menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Kabar tersebut juga didengar oleh pihak istana.

Meskipun juru bicara Prabowo membantah, pihak Istana Kepresidenan tak menepis namun juga tak mengiyakan.

Dikatakan tenaga ahli di Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, jika kabar tersebut benar, ia bersyukur.

"Kalaulah nanti benar seperti yang ditulis banyak orang dan yang kita dengar terkait kemungkinan beliau menjadi menteri pertahanan atau lain-lain, saya Alhamdulillahirabbil'alamin," kata Ngabalin di Jakarta, Rabu (16/10/2019), dikutip dari Kompas.com.

Prabowo dinilai memiliki karier militer yang gemilang.

Menurutnya, karier militer tersebut akan berdampak dalam sistem pertahanan negara.

"Karena pasti sudah punya latar belakang militer yang luar biasa. Kita tahu itu akan memberikan kontribusi terhadap kerja sistem pertahanan negara," tambahnya.

Berbeda dengan Ali Ngabalin, wakil presiden Jusuf Kalla justru enggan menanggapi lebih lanjut soal isu tersebut.

Jusuf Kalla menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa bertajuk ''Terima Kasih Pak JK'' yang tayang di Trans TV pada Rabu (16/10/2019).

Dalam kesempatan tersebut, awalnya Najwa Shihab menuturkan sifat JK yang selalu terbuka pada wartawan.

Selama ini JK dikenal berusaha untuk menerima semua pertanyaan wartawan.

JK lalu menyebut bahwa dirinya berusaha untuk terbuka dan memang diakuinya ia mampu menjawab segala pertanyaan.

Untuk meyakinkan, Najwa Shihab pun memberikan pertanyaan yang cukup menggelitik.

Najwa Shihab secara terang mempertanyakan apakah Prabowo layak menjadi menteri Jokowi.

"Kalau gitu saya to the point aja nih. Pak Prabowo cocok nggak jadi menteri Pak Jokowi?" tanya Najwa, dikutip dari tayangan di YouTube Najwa Shihab.

Pertanyaan Najwa lalu disambut tawa JK dan hadirin yang di studio.

"Itu masalah koalisi," jawab JK.

Najwa Shihab tampaknya tak puas dengan jawaban JK.

"Bapak bilang bisa jawab semuanya, tidak ada batasan," katanya.

JK pun mengulang kembali jawaban awalnya.

Masih penasaran, Najwa Shihab bertanya "Kan pertanyaan saya cocok atau tidak?"

"Sensitif pertanyaannya," kata JK diiringi tawa.

Tak mau menjawab dengan jelas, JK pun kembali ditanya Najwa Shihab soal jabatan yang cocok untuk Prabowo.

"Saya berandai-andai, kalau cocok, Pak Prabowo itu cocoknya Menteri Pertahanan atau Menkopolhukam?" tanya Najwa.

JK pun kembali tak mau menjawab dengan jelas pertanyaan Najwa Shihab.

"Kan ada hubungannya dengan tadi itu, Anda yang paling pintar bertanya," kata JK diiringi tawa.

Jawaban itu pun juga mengundang tawa Najwa Shihab dan penonton yang hadir.

Sejumlah isu juga beredar bahwa Prabowo lah yang meminta jatah menteri kepada Jokowi.

Isu tersebut kemudian ditanggapi oleh pengamat politik Ireng Maulana.

Ireng berpendapat, apabila hal itu benar maka Prabowo justru dinilai merugi.

"Jika Prabowo akhirnya hanya mengincar kursi Menhan, maka perannya yang semakin menguat dianggap sejajar dengan aktor politik arus utama di perpolitikan nasional akan memudar. Sebagian besar orang akan menilai tingginya pragmatisme Prabowo, dan akan mencatat Ia hanya puas dengan kursi menteri," ujarnya dalam keterangan pers tertulis kepada Tribunnews, Senin (8/10/19).

Ireng menilai, posisi Menhan justru menjadikan Prabowo sebagai bawahan presiden.

Padahal, Jokowi merupakan rival Prabowo dalam dua kali Pilpres.