Respon Sejumlah Tokoh Apabila Probowo jadi Menteri, Dradjad Wibowo : Biar Waktu yang Akan Menjawab

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Gerindra,Prabowo Subianto menghadiri undangan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (21/10/2019).

Prabowo tiba di Istana Negara sekira pukul 16.10 WIB.

Mengenakan kemeja putih Prabowo datang bersama Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo.

Setelah pertemuan, Prabowo mengakui diminta Jokowi menjadi menteri di bidang pertahanan.

"Saya baru saja menghadap bapak presiden yang baru kemarin dilantik."

"Saya bersama Edhy Prabowo kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau dan saya sudah sampaikan keputuusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu."

"Hari ini resmi diminta dan kami siap membantu. Saya beliau izinkan menyampaikan bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan," ujar dia.

Berikut tanggapan sejumlah tokoh jika Prabowo menjadi menteri, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber. 

1. Puan Maharani

Ketua DPR RI, Puan Maharani menanggapi ditunjukkan Prabowo sebagai calon Menteri bidang Pertahanan.

Untuk diketahui pada Pilpres 2019 lalu, Prabowo mengkritik kebijakan pertahanan Jokowi.

Prabowo menilai pertahanan Indonesia lemah karena minimnya anggaran yang dialokasikan.

"Ya kita lihat, semoga kalau memang beliau kemudian betul dilantik sebagai Menhan."

"Ya harusnya nanti bisa memberikan solusi yang lebih baik bagi bangsa dan negara," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019) seperti dikutip TribunJakarta. 

Puan sendiri mengaku tidak sempat bertemu dengan Prabowo, saat pimpinan DPR ke Istana pada Senin siang tadi.

Ia sudah terlanjur pulang, sebelum Prabowo tiba menemui Jokowi.

"Jadi saya enggak tahu isi pertemuannya (Prabowo-Jokowi) apa," katanya.

Menurut Puan, Prabowo kemungkinan besar akan dilantik menjadi Menteri Pertahanan.

Selain mengenakan kemeja putih saat ke istana, menurutnya Prabowo menyebut diminta Jokowi membantu di bidang pertahanan.

"Jadi pasti pak presiden sudah punya pertimbangan-pertimbangan sehingga meminta pak Prabowo untuk masuk dalam pemerintah, kalau nanti dilantik."

"Saya kan enggak bisa mendahului. Tadi pakai baju putih, ya mungkin tandanya diminta menjadi salah satu menteri," pungkasnya.

Lebih lanjut, Puan menyebut, kriteria calon menteri Jokowi haruslah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas.

Sebab, mereka yang masuk ke kabinet harus mampu bekerja sama dengan birokrasi, DPR, dan punya kebijakan-kebijakan politik yang tidak rutin, normatif.

Menurut Puan, kebijakan yang dibuat harus ada yang juga berpihak pada pemerintah.

"Hanya kemudian harus dibuktikan dalam kinerja nantinya kalau kemudian sudah dilantik," kata Ketua DPR itu.

Baca: Anggota DPRD DKI Ini Mengaku Gaji Rp 110 Juta Tak Cukup untuk Penuhi Biaya Hidup

Baca: 4 Fakta Wishnutama, Calon Menteri Kabinet Kerja Jilid II yang Berprestasi hingga Menikah Tiga Kali

2. Ketua DPP Nasdem Rachmat Gobel

Ketua DPP Partai Nasdem Rachmat Gobel tak masalah dengan langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon menteri bidang pertahanan.

"Enggak ada masalah," kata Rachmat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2019) pada  TribunJakarta.

Menurut Rachmat, Jokowi sudah punya sejumlah pertimbangan sebelum memutuskan menunjuk Prabowo untuk bergabung ke pemerintahan.

Meski Jokowi dan Gerindra sempat berseberangan, Rachmat yakin, tujuan Jokowi menggandeng Prabowo adalah demi pembangunan.

"Saya kira Pak Jokowi punya pertimbangan-pertimbangan yang baik. Dia ingin mengajak semua orang bergabung bagaimana kita membangun Indonesia ini," ujar Wakil Ketua DPR itu.

Baca: Puan Maharani soal Prabowo Diminta Jadi Menteri di Bidang Pertahanan: Harus Dibuktikan dalam Kinerja

3. Hasto Kristyanto

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto menghormati sikap Presiden Joko Widodo yang meminta Ketua Umum Prabowo Subianto ikut membantu dalam kabinet kerja jilid 2.

"Itu merupakan hak prerogatif presiden dan kami hormati karena presidenlah yang mengambil keputusan dan kemudian menentukan pergerakan kemajuan Indonesia ke depan," ujar Hasto saat ditemui di acara syukuran pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin di bilangan Cikini, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Ketika ditanya apakah sikap presiden akan mengganggu koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf, Hasto menegaskan, para ketua umum parpol koalisi menghormati hak prerogatif presiden.

Hasto juga menyebutkan bahwa ketua umum partai koalisi akan memahami pertimbangan-pertimbangan yang diambil presiden.

"Para ketum parpol juga memahami pertimbangan yang diambil presiden ketika memutuskan memperluas koalisi karena semangat gotong-royong," ucap Hasto.

Ia juga menyampaikan, jika ada partai yang ingin keluar koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf, pihaknya mempersilahkan hal itu karena memang pemerintah ke depan membutuhkan pihak oposisi.

Baca: Prabowo Subianto Bakal Jadi Menteri Pertahanan? Ini Tanggapan Politikus PAN

Baca: Inilah Nama Kementerian yang Akan Berubah di Kabinet Jokowi-Maruf 

4. Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo mengatakan bahwa hak Prabowo untuk menentukan sikap politiknya.

Termasuk menerima pinangan Jokowi masuk ke dalam kabinet.

"Itu pilihan politik mas Prabowo dan Gerindra. Kita hormati saja," kata Dradjad saat dihubungi, Senin, (21/10/2019) seperti melansir TribunJakarta.

Menurut Dradjad, Prabowo pasti memiliki pertimbangan mengapa menerima pinangan Jokowi.

Meski merupakan mitra Partai Koalisi di Pemilu Presiden 2019 lalu, PAN tidak bisa mencampuri kebijakan politik Gerindra.

"Parpol lain termasuk PAN tidak berhak mencampuri pilihan politik tersebut," katanya.

Terkait apakah pilihan politik Prabowo tersebut akan berpengaruh pada basis massa Prabowo dan Gerindra, Dradjad mengaku tidak mengetahuinya.

Termasuk dampak yang ditimbulkan dari koalisi Jokowi dengan Prabowo itu terhadap Indonesia. Menurutnya, biar waktu yang akan menjawab.

"Apakah pilihan politik tersebut akan memberi manfaat atau malah kerugian netto bagi Indonesia? (Only) time will tell," pungkas Dradjad.

5. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati keputusan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menerima tawaran menteri dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Hak pribadi Pak Prabowo," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Senin (21/10/2019).

Ia khawatir, keputusan Gerindra bergabung ke pemerintahan dan Prabowo menerima tawaran menteri dari Jokowi akan mendatangkan banyak kekecewaan dari banyak pihak.

Apalagi kini menjadi semakin gemuknya koalisi pemerintah.

"Khawatir ada banyak masyarakat yang kecewa dan akan frustasi yang itu buruk bagi demokrasi," jelas mantan Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga Uno ini.

Meskipun demikian PKS tetap akan selalu bersahabat dengan Gerindra.

"Dan tetap berdoa dan berharap Partai pendukung Prabowo-Sandi bersama dalam oposisi," ucapnya.

(Tribunnews.com/Lita/Taufik Ismail/TribunJakarta) (Srihandriatmo Malau/TribunJakarta)