Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa Prabowo Subianto tidak asal meminta pos menteri saat ditawarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk kabinet, Senin (21/10/2019).

Prabowo meminta pos menteri yang sesuai dengan kapasitasnya dalam bidang pertahanan.

"Kalaupun pak Jokowi minta yang masuk ada pak Prabowo ya harus sesuai dengan kapasitas pak Prabowo, jadi pak Prabowo tidak asal minta, misalnya tidak asal mau diberi menteri tapi kepentingan beliau adalah kalau itu Gerindra bisa berkontribusi di situ, pak Prabowo bisa kontribusi maksimal di situ baru beliau bisa terima," kata Dahnil di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019) malam.

Baca: Sani Rizki Fauzi Diminta Manajer Bhayangkara FC Harus Kerja Keras Agar Masuk Skuat Timnas U-23

Saat membuka komunikasi dengan pemerintah, menurut Dahnil, Prabowo menyerahkan sejumlah konsep dalam bidang pangan, ketahanan energi, dan pertahanan.

Bila kemudian presiden menyetujui dan meminta Gerindra masuk ke dalam pemerintahan, maka Prabowo meminta pos yang sesuai dengan konsen partai Gerindra tersebut.

"Yang jelas memang itu kan kompetensi pak Prabowo ya kalau pak Prabowo kan memang di situ dan sejak awal ketika menyampaikan konsepsi segala macam memang pak Prabowo jelaskan kekhawatiran beliau tentang Papua, pertahanan keamanan kita, tentang potensi TNI kita dan macam macam, itu memang concern beliau," katanya.

Baca: Keluarga Kardashian didesak untuk jujur dan terbuka di media sosial karena posisi mereka sebagai panutan anak muda

Karena itu, saat presiden Jokowi memanggil Prabowo dan memintanya menjadi Menhan, maka Prabowo menyatakan siap.

"Bahkan pak Jokowi tadi sebutkan, kalau yang lain kan ga menyebutkan mereka menteri apa, pak Jokowi yang tadi memerintahkan pak Prabowo supaya langsung saja sebutkan pak Prabowo ke wartawan bahwasanya bapak saya minta jadi Menhan," katanya.

Respons Sekjen PDIP

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika memutuskan mengangkat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

"Terkait dengan nama itu merupakan hak prerogatif dari presiden dan kita hormati hak itu," kata Hasto Kristiyanto di sela syukuran Arus Bawah Jokowi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden Jokowi yang mengambil keputusan dan menentukan terhadap pergerakan kemajuan pembangunan Indonesia ke depan.

Baca: Polisi Bergerak Usut Video Panas Diduga Dosen dan Mahasiswa di Bandung

Baca: Prabowo Subianto Ngaku Jadi Menteri Jokowi, Gerindra: Bangsa Kita Mau Berdikari atau Jadi Kacung?

"Dengan demikian Bapak Jokowi telah mempertimbangkan seksama nama-nama yang akan mendampingi beliau sebagai pembantu dari presiden," ucap Hasto.

Lebih jauh, Hasto menjelaskan segala sesuatunya harus dilihat sebagai sebuah fatsun politik.