Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terus memanggil nama calon menteri jilid II pada hari ini, Selasa (22/10/2019).

Sehingga, Presiden Jokowi akan melantik calon menteri bari pada Rabu (23/10/2019).

Baca: Relawan Jokowi Ini Prihatin Muncul Penolakan Atas Sejumlah Tokoh Masuk Bursa Calon Menteri

Hal itu pun belum pasti, mengingat semua pos kementerian belum terisi.

Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sebastian Salang pun menilai, pengunduran pelantikan ini disebabkan karena tarik-menarik kepentingan antar-partai politik.

Terlebih, masuknya partai di luar koalisi yang masuk ke kabinet menambah daftar penyusunan menteri tidak kondusif.

“Dalam situasi politik di mana mayoritas partai bergabung dalam kabinet, Jokowi semakin tersandera dan kesulitan untuk menentukan porsi pos kementerian setiap partai. Lebih ruwet lagi karena setiap partai mengincar pos strategis. Akibatnya terjadi tabrakan kepentingan antara partai karena mengincar pos kementerian yang sama,” ucap Sebastian Salang saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).

Sebastian juga menyayangkan adanya kesan bahwa Jokowi tak berdaya dalam tekanan kepentingan partai.

Padahal sebelumnya, Jokowi sudah menentukan porsi kaum profesional lebih banyak ketimbang partai.

“Pernyataan Prabowo di hadapan media hari ini, sangat jelas bahwa Gerindra bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Menurut informasi, Gerindra meminta tiga pos kementerian sebagai syarat bergabung. Entah berapa yang akan dipenuhi Jokowi, perlu mengkuti perkembangan lebih lanjut,” ujar Sebastian

Mantan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) itu pun mengatakan bahwa Jokowi akan tersandera ke depannya, meski harapannya akan mendapat dukungan maksimal di DPR.

“Terlepas dari tarik-menarik kepentingan di antara partai politik, publik berharap Presiden bisa keluar dari sandera partai politik dan bisa memimpin secara efektif lima tahun ke depan untuk membawa Indonesia lebih baik,” kata Sebastian.

“Nanti teman-teman akan melihat, berapa persen sebenarnya kelompok profesional dan partai politik,” tambahnya.

Sementara itu, Alumni PMKRI yang juga Inisiator Gerakan Satu Bangsa Stefanus Gusma secara khusus menyoroti lemahnya komunikasi politik yang ke luar dari Istana.

Ia pun mencontoh bagaimana komunikasi politik yang buruk yakni peristiwa salah satu bupati dari Sulawesi Utara yang disebut akan bertemu Presiden Jokowi untuk mendapat tugas sebagai menteri. Namun hal itu urung dilaksanakan karena sang Bupati batal bertemu Presiden.

Baca: 32 Nama Calon Menteri Jokowi Kabinet Kerja Jilid II hingga Selasa Malam

Hal lainnya adalah kabar untuk memberikan porsi kursi menteri kepada rival politiknya yakni Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

“Ini aneh bagi pembelajaran demokrasi. Kalau misalnya, Prabowo jadi menteri, mengapa kemarin harus bertarung keras sampai berisiko terhadap relasi sosial dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” ucap Gusma.