"Kami tidak ingin mencampuri hak pribadi Prabowo, jika itu keputusan yang diambil Prabowo menjadi menhan kita hanya bisa mendoakan semoga ada manfaat buat pertahanan negara dan rakyat," kata Slamet.

Slamet mengatakan, meski Prabowo nantinya menjabat menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf, pihak PA 212 akan tetap berpegang pada hasil Ijtima Ulama 4.

"Kami tidak akan rekonsiliasi dengan kekuasaan yang curang dan dzolim. Tidak rekonsiliasi antara haq dan batil," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo.

Menjatuhkan wibawa

Sementara itu, Juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Habib Novel Bamukmin, angkat bicara mengenai pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang siap menjadi menteri pertahanan (Menhan) pada kabinet periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Novel menyayangkan langkah Prabowo membawa partainya merapat menjadi koalisi pendukung pemerintah.

Menurut Novel, sebaiknya Prabowo menjadi oposisi agar mendapatkan kehormatan dari pendukungnya saat Pilpres 2019.

Menurutnya, wibawa Prabowo bakal jatuh jika mendapatkan jabatan menteri dari Jokowi.

"Apalagi posisi kalau benar Prabowo jadi menteri benar-benar sangat menjatuhkan wibawa," ujar Novel saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (22/10/2019).

"Sejatinya prabowo wajib menjadi oposisi saja dengan begitu posisi Prabowo sangat terhormat dan disegani baik kawan maupun lawan," tambah Novel.

Baca: Berkeringat di Pilpres 2019, Akankah Ustaz Yusuf Mansyur dan TGB Dipanggil Jokowi ke Istana?

Baca: Prabowo Subianto Jadi Menteri, Fadli Zon Ungkap akan Tetap Kritik Pemerintah: Pendukung akan Maklum

Novel juga menyinggung bahwa Prabowo dapat menyakiti pemilihnya di Aceh dan Sumatera Barat.