TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Presiden Joko Widodo mengangkat Jenderal (purn) Fachrul Razi sebagai menteri agama.

Sementara dalam tradisi, menteri agama biasanya dijabat oleh perwakilan dari organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU).

Terkait penunjukan Fachrul Razi, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) KH Robikin Emhas mengatakan, pihaknya menerima protes dari banyak kiai.

Menurutnya, banyak kiai di berbagai daerah merasa kecewa dengan keputusan Jokowi terkait jabatan Menag.

"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata Robikin dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019) seperti dikutip dari Kompas.com dari artikel berjudul  "PBNU: Banyak Kiai Daerah Kecewa dan Protes soal Jabatan Menteri Agama"

Baca : Tak Kunjung Ditelepon Jadi Menteri Apa, Luhut Ternyata Sempat Protes, Begini Jawaban Enteng Praktino

Baca: KPK Peringatkan Para Menteri Jokowi Tentang Larangan Segala Macam Bentuk Penerimaan

Baca: Tiga Politisi yang Menolak Jadi Menteri Jokowi Meski Telah Ditawari Beberapa Kali

Menurut Robikin, para kiai paham bahwa Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama.

Namun sayangnya, pemilihan pemimpin Kemenag tak sesuai dengan yang diharapkan dalam membentengi NKRI dari ajaran radikalisme.

"Para kiai sudah lama merisaukan fenomena terjadinya pendangkalan pemahaman agama yang ditandai merebaknya sikap intoleran. Lebih tragis lagi, bahkan sikap ekstrem dengan mengatasnamakan agama. Semua di luar kelompoknya kafir dan halal darahnya. Teror adalah di antara ujung pemahaman keagamaan yang keliru seperti ini," katanya.

Karena dampak dari radikalisme itu sangat membahayakan, kata Robikin, maka secara kelembagaan, NU sudah mengantisipasi dan mengingatkannya jauh-jauh hari.

"Bahkan NU menyatakan Indonesia sudah kategori darurat radikalisme, di samping darurat narkoba dan LGBT," tandas Robikin.

Diberitakan Kompas.com, Jenderal (purn) Fachrul Razi ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Agama dalam kabinet periode 2019-2024.

Dia dilantik pada Rabu (23/10/2019) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Fachrul Razi menggantikan Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan politisi PPP.

PKS Minta Menteri Agama Hati-hati

Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengingatkan Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi untuk berhati-hati dalam menangani radikalisme.

Mardani menyarankan, Fachrul Razi menyampaikan konsepnya dalam menangani kelompok radikal.

"Saya titip pesan salah satu yang diutamakan katanya adalah bab radikalisme, radikalisme ini hati-hati ketika didekati dengan cara keamanan ataupun pendekatan tempur," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (23/10/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Mardani mengingatkan, jangan sampai penanganan kelompok radikal oleh Kementerian Agama menjadi keliru.

Baca: Erick Thohir Singgung yang Berkeringat di Pilpres, Adian Napitupulu: Di Ruang AC Juga Keringatan

Baca: Tak Masuk Kabinet Jokowi-Maruf, Yusril dan AHY Kirim Doa Serta Harapan

Jika keliru, ia khawatir hal tersebut dapat memperbesar masalah di Indonesia.

"Karena itu titip pesan, agama bagi Bangsa Indonesia bukan beban, bukan masalah, tapi justru modal sosial yang mahal," ujar Mardani.

"Jangan sampai perilaku segelintir penganut agama bukan cuma Islam ya, yang berlebihan, radikal, saya bisa mengatakan sesat karena ada yang ikut ISIS segala macam, itu merusak gambar besar kondisi religiusitas umat yang baik di Indonesia ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Jenderal (purn) Fachrul Razi mengaku siap untuk melawan radikalisme.

Fachrul bahkan percaya diri ia dipilih Jokowi karena diyakini bisa melawan radikalisme yang menguat belakangan ini.

"Saya juga berpikir mungkin beliau membayangkan juga bahwa belakangan ini potensi-potensi radikalisme cukup kuat, sehingga beliau berpikir pasti Pak Fachrul mungkin punya terobosan-terobosan lah dalam kaitan menangkal radikalisme ini," kata Fachrul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Kendati demikian, Fachrul belum bisa membeberkan langkah-langkah untuk melawan radikalisme.

Sebab, ia baru saja menjabat.

Mantan Wakil Panglima TNI ini mengaku akan mempelajari dan menganalisa situasi terlebih dulu.