Tribun

Kabinet Jokowi

Politisi PDIP: Biarkan Presiden Bekerja Dulu

Restu yang merupakan Sekjen Taruna Merah Putih ini mengungkapkan tujuh perintah Presiden Jokowi yang perlu mendapatkan atensi semua pihak.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Politisi PDIP: Biarkan Presiden Bekerja Dulu
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama usai mengenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak ada gading yang tak retak.

Tak ada yang sempurna karena yang sempurna hanyalah Tuhan.

Dan tetap optimis karena 5 tahun ke depan ini kita masih dipimpin oleh Presiden yang sangat optimis.

Demikian dikemukakan politisi PDIP, MM Restu Hapsari menanggapi susunan 'Kabinet Indonesia Maju' yang diumumkan oleh Presiden Jokowi kemarin, Rabu (23/10/2019).

"Tujuh perintah Presiden Jokowi menjadi warning yang serius buat para pembantu Presiden. Susunan Kabinet Indonesia Maju yang baru saja dilantik menggambarkan visi Presiden selama 5 tahun ke depan," ujar Restu.

Restu yang merupakan Sekjen Taruna Merah Putih ini mengungkapkan tujuh perintah Presiden Jokowi yang perlu mendapatkan atensi semua pihak.

Baca: Tiga Politisi yang Menolak Jadi Menteri Jokowi Meski Telah Ditawari Beberapa Kali

Perintah pertama, jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi, menjadi pesan utama yang akan mencederai siapapun menteri yang melanggarnya.

"Meski dalam penyusunan kabinet kali ini tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saya yakin Presiden Jokowi tak main-main soal korupsi," ujar Restu.

Perintah kedua, tak ada visi menteri, yang ada adalah visi Presiden dan Wakil Presiden, hal ini penting agar terjadi keselarasan visi di 34 kementerian.

Perintah ketiga, kerja cepat - kerja keras - kerja produktif, irama kerja Presiden Jokowi yang sudah tak asing lagi di 5 tahun periode pertama yang sudah berjalan.

Perintah keempat, jangan terjebak rutinitas yang monoton, mencerminkan cara berpikir Presiden yang harus out of the box.

Perintah kelima, tentang kerja yang berorientasi pada hasil nyata, ini untuk mengukur keberhasilan para menteri terhadap kerja-kerja kerakyatan.

Perintah keenam, harus selalu cek masalah di lapangan dan menemukan solusi, ini akan mendekatkan para menteri kepada rakyat karena akan terasa kebermafaatannya bagi rakyat.

Baca: Pimpin Rapat Kabinet Perdana di Istana, Jokowi Persilakan Menteri yang Mau Berdebat

Dan perintah ketujuh, adalah harus serius dalam bekerja, yang tidak serius akan dicopot di tengah jalan, ini penting untuk mempercepat capaian visi-misi Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Restu, terkait pro dan kontra beberapa profil menteri yang dianggap bermasalah atau tidak kompeten, biarlah mereka bekerja dulu.

"Toh Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa yang tidak serius bekerja bisa dicopot di tengah jalan. Karena hakekatnya menteri adalah pembantu presiden yang harus bertanggung jawab bagi masa depan dan kejayaan bangsa," kata dia.

Menurut Restu, seperti yang disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa di dalam diri seorang menteri melekat sebuah nama dan tanggung jawab yang harus dijaga dengan segala integritas dan dedikasinya untuk bangsa dan negara.

"Tapi yang tak kalah penting juga, Presiden Jokowi harus memperbaiki pola komunikasi politik istana ke ruang publik agar tak ada lagi blunder-blunder politik yang membuat gaduh dan menyita banyak energi yang tak perlu," katanya.

"Presiden Jokowi harus banyak melihat dan mendengar serta melibatkan kelompok-kelompok kritis dan strategis di masyarakat agar tidak buta dan tuli terhadap suara rakyat atau publik," Restu menambahkan.

Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas