Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meminta Presiden Jokowi lebih memperhatikan korban bencana alam karena dinilai lebih genting untuk terlebih dahulu ditangani.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati terkait korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kantornya, Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2019).

Baca: Polri Sebut Kasus Dugaan Pengrusakan Buku Merah Sudah Selesai, Hasilnya Tal Terbukti

"Presiden kita berjarak dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia, di mana jutaan korban bencana ekologis tidak diperhatikan. Seolah tidak ada sense of urgency pada persoalan ini. Ini harus lebih diperhatikan," katanya.

Dia mengatakan, menurut data BMKG sampai Juli, sudah ada sekira 2.300 bencana alam dengan total korban Rp 1,9 juta orang terdampak.

"Berbulan-bulan masyarakat, terutama di Sumatera dan Kalimantan itu mengalami kabut asap, bahkan saat presiden dilantik mereka masih mengalami," ujar Nur Hidayati.

Ironisnya, lanjut dia, di berbagai kesempatan presiden tidak menunjukan sedikit pun keprihatinan pada persoalan yang menimpa masyarakat.

Pernyataan presiden ketika mendaulat pejabat Kementerian kemarin justru hanya dikonsolidasikan untuk memperlancar proses investasi.

"Bahkan saat jutaan orang terdampak, anak-anak tidak sekolah, anak-anak libur, sakit saluran pernafasan, tidak disebut, dimention pun tidak," tegas Nur Hidayati.

Selain itu berbagai bencana kerusakan lingkungan dan perubahan iklim tidak menjadi perhatian.

Baca: Curhat Gisel Menyandang Status Janda

Menurutnya, sikap Jokowi menunjukan fakta-fakta yang dihadapi masyarakat tidak menjadi pemikiran presiden.

"Seharusnya presiden membuat kementerian khusus, tapi itu tidak tercermin dalam kabinet yang dibentuk karena yang sekarang ini dibentuk untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Penyelesaian yang sangat simplistik," tandasnya.