12 Wakil Menteri Dipilih, Pengamat : Tak Serta Merta Menjamin Birokrasi Semakin Mulus

TRIBUNNEWS.COM - Banyaknya wakil menteri tak serta merta menjamin birokrasi semakin mulus.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat berbicara dalam acara Breaking News KompasTV, Jumat (25/10/2019).

Burhanuddin berkaca dari pemerintahan sebelumnya, yakni pada kepemimpinannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2009-2014.

Ia mengungkapkan, saat itu terdapat 18 nama yang ditunjuk oleh SBY untuk menjadi wakil menteri, namun menurutnya Wamen yang banyak tak semerta-merta membuat smoth birokrasi.

"Saat itu yang muncul adalah karena banyaknya menteri yang represi dari partai politik."

"Pak SBY menunjuk wakil menteri yang secara tidak langsung menujukkan ketidakpercayaan terhadap menterinya sendiri."

"Kebetulan menterinya dari partai, jadi perlu dijaga oleh wamen-wamen yang profesional yang berlatar belakang dari non partai," terang Burhanuddin.

Baca: Jokowi Lantik 12 Wakil Menteri di Istana Negara

Namun demikian, ia menilai keputusan SBY saat itu tidak berjalan dengan baik lantaran malah menghambat birokrasi karena proses persetujuan suatu keputusan terlalu panjang.

"Tetapi tidak jalan, karena approval, terlalu panjang untuk mendapatkan persetujuan dari partai koalisi, kalau koalisinya gemuk," ucap Burhan.

Burhanuddin pun mengatkan koalisi yang gemuk disatu sisi dapat berdampak buruk.

"Jadi ibarat orang yang terkena obesitas, itu bukan hanya kurang lincah bergerak, tapi juga penyakitan karena rawan terkena lemak jahat," tandas Burhanuddin.

Menurutnya, hal tersebut harus diantisipasi oleh Jokowi sehingga kedepannya tidak berdamapak yang sama dengan sewaktu pemerintahan SBY.

"Ini yang harus diantisipasi Jokowi, harus betul-betul, jangan serta-merta dengan membentuk postur kabinet yang gemuk, kemudian disiplin koalisi menjadi lemah, monitering menjadi lemah," jelasnya.

Baca: Jokowi Lantik Wamen, Gajinya 85 Persen dari Menteri dan Dapat Mobil Dinas Rp 800 Juta