Lima Sorotan Tokoh dan Pengamat Terkait Wamen: Tak Sesuai UU Hingga Tak Jamin Birokrasi Mulus
Terkait dilantiknya 12 wakil menteri ini, para tokoh dan pengamat memberikan tanggapan mereka
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keduabelas wakil menteri telah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresdienan, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).
Proses pelantikan 12 wakil menteri tersebut dimulai pembacaan Keputusan Presiden 72/M/Tahun 2019.
"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Jokowi diikuti para wakil menteri, Jumat, sebagaimana dilansir Kompas.com.
Terkait dilantiknya 12 wakil menteri ini, para tokoh dan pengamat memberikan tanggapan mereka.
Dirangkum Tribunnews, berikut berbagai tanggapan tokoh dan pengamat mengenai jajaran Kabinet Indonesia Maju yang baru:
Baca: Jumatan Bareng, Mitra Gojek Nilai Nadiem Tetap Bersahaja Meski Jadi Menteri
Baca: Rincian Gaji Wakil Menteri: Ada Tunjangan Perumahan Rp 35 Juta per Bulan jika Tak Dapat Rumah Dinas
1. Tak Sesuai UU
Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, menilai diangkatnya 12 wakil menteri tidak sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
"Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu," bunyi Pasal 10.
"Pengangkatan Wamen di awal masa jabatan kabinet tidak sesuai dengan maksud Pasal 10 yang menyebut pengangkatan Wamen sifatnya adalah fakultatif."
"Yaitu, dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus maka presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu," terang pakar hukum tata negara ini dalam keterangan pers, Jumat, seperti dikutip dari Kompas.com.
Lebih lanjut, Bayu menjelaskan untuk menentukan apakah kementerian membutuhkan wamen atau tidak, baru bisa diketahui setelah kabinet berjalan dalam jangka waktu tertentu.
"Yaitu ketika kabinet telah bekerja, kemudian berdasarkan hasil evaluasi presiden, diketahui bahwa beban kerja menteri tertentu dalam rangka mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden ternyata sudah berlebihan sehingga perlu di dukung oleh adanya Wamen," tutur dia.
Bayu pun menilai tindakan yang diambil Jokowi sebagai bentuk tidak konsistennya atas janji pemerintahan yang sederhana dan ramping tapi kaya fungsi serta bekerja cepat.
2. Efektivitas kinerja
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.