Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Generasi Optimis Indonesia: Pimpinlah Koperasi di Jalur Yang Benar, Chief Teten

Penugasan Teten Masduki sebagai Menteri Koperasi & UKM dalam Kabinet Indonesia Maju cukup menimbulkan pertanyaan

Editor: FX Ismanto
zoom-in Generasi Optimis Indonesia: Pimpinlah Koperasi di Jalur Yang Benar, Chief Teten
TRIBUNNEWS.COM/IST
Wakil Presiden Maaruf Amin hadiri peluncuran buku The Maaruf Amin Way buku yang berisi tentang ekonomi kerakyatan, di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (25/10/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penugasan Teten Masduki sebagai Menteri Koperasi & UKM dalam Kabinet Indonesia Maju cukup menimbulkan pertanyaan banyak pihak. Mantan Kepala Staf Kepresidenan (2015-2018) itu dianggap tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Menteri yang mengurusi ekonomi rakyat karena tidak pernah bersentuhan langsung dengan pelaku koperasi dan UMKM.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Milenial, Frans Meroga Panggabean, MBA mengatakan bahwa semua pihak harus memandang segala sesuatu dari sudut pandang positif dan dipenuhi semangat optimisme. "Latar belakang Chief Teten Masduki sebagai aktivis anti korupsi dan penggiat pergerakan minimal menunjukkan bahwa beliau orangnya gigih, berkomitmen tinggi dan dekat dengan rakyat kecil," ujar Frans Meroga di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Frans Meroga yang juga Wakil Ketua Umum Generasi Optimis (GO) Indonesia bidang Perekonomian melanjutkan bahwa kepercayaan Presiden Joko Widodo kepada Teten Masduki didasari keyakinan bahwa pria kelahiran Garut, 6 Maret 1963 ini akan berkomitmen tinggi dalam mengemban tugasnya. "Presiden percayakan saya memajukan ekonomi rakyat. Ekonomi kita kan ditopang ekonomi kerakyatan. Beliau ingin itu ditangani serius, saya dianggap paling serius," jelas Teten sebelum pelantikan Menteri, Rabu (25/10/2019).

Agar keraguan tersebut tidak berlarut-larut, Frans mengatakan bahwa Teten Masduki harus segera memberikan bukti kepada seluruh rakyat Indonesia kalau Presiden tidak salah mempercayakan dirinya. "Kalau Chief Teten bertekad memajukan ekonomi kerakyatan, beliau seyogyanya mengerti substansi dari ekonomi kerakyatan," ujar Frans. "Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat dengan kegiatan ekonomi swadaya dalam mengelola sumber daya yang dapat diusahakan dan dikuasai.

"Sudah jelas kalau rakyat harus memiki kekuatan untuk menjalankan kegiatan ekonomi, jadi keberpihakan pemerintah dibutuhkan secara nyata dan konkrit," jelas Frans yang lulusan dari University of Grenoble, Perancis ini. "Keberpihakan pemerintah kepada ekonomi rakyat pun wajar dan layak mengingat Koperasi adalah tulang punggung perekonomian bangsa dan telah terbukti beberapa kali menjadi penyelamat menghadapi krisis multi dimensi Indonesia."

Berkoperasi Itu Keren

Sejalan dengan perkembangan jaman dan teknologi pun, Frans meyakini bahwa bentuk ekonomi koperasi akan sangat cocok.
"Nilai-nilai koperasi, seperti demokrasi, kesetaraan, keadilan dan lainnya, selaras dengan gaya hidup generasi milenial saat ini,"ungkap Frans menjelaskan. "Milenial merupakan generasi yang menolak bentuk feodalisme dalam semua hal termasuk ekonomi. Bagi para milenial yang suka gaya hidup demokratis dan egaliter, bentuk koperasi sangatlah cocok dibanding korporasi, di mana jelas pemilik modal berkuasa penuh," kata Frans semangat.

Berita Rekomendasi

Semangat ekonomi gotong royong sejatinya telah menjadi dasar dari gerakan koperasi Indonesia guna terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses pengambilan keputusan pun didorong melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat, sehingga bila harus voting sekalipun, jumlah besarnya kontribusi masing-masing anggota tak akan menjadi pertimbangan. Prinsip dasarnya sederhana adalah one man, one vote berlaku pada koperasi. Sangat berbeda dengan korporasi yang one share, one vote.

Dalam era revolusi industri 4.0 saat ini pun, Frans Meroga berpendapat koperasi malahan muncul sebagai solusi para pelaku usaha start-up berbasis aplikasi digital. Karena ternyata di balik sangat pesatnya pertumbuhan model usaha start up dan didukung pula oleh sederet program pemerintah, ternyata para pelaku start up juga terjebak dalam dilema. Di satu sisi mereka membutuhkan suntikan modal dari investor untuk kembangkan bisnisnya, tapi di sisi yang lain mereka khawatir keberadaannya akan tergeser dan bahkan terdepak dari perusahaan yang dirintisnya.

Dalam modus kapitalisme itu, modal mendikte segalanya. Sayangnya, itu semua dilindungi dan disahkan undang-undang. Mereka, start up yang berbasis perseroan terbatas atau PT, tunduk di bawah undang-undang perseroan No. 40 Tahun 2007. Diktumnya yakni pemilik saham mayoritas adalah penentu kebijakan. Bila disederhanakan, puncak aturan main dalam perseroan itu cuma satu: Anda menang bila punya uang banyak! Pengambilan keputusan dalam perseroan prinsipnya sangat sederhana, siapa pemilik saham terbesar, dia yang menentukan. Yang dihitung adalah kepemilikan saham para pihak, bukan seberapa banyak orang.

Sebaliknya, di bawah Undang Undang (UU) No. 25 Tahun 1992, status kepemilikan koperasi tidak dihitung berdasar besar-kecilnya saham karena koperasi adalah perusahaan berbasis orang, sehingga tidak melihat jumlah sahamnya, melainkan orangnya. Bila founder memiliki saham 100 miliar, lantas menerima investasi Rp 1 triliun, investor tak lantas menang. "Solusi yang menarik, bukan? Dengan mengawinkan antara start up dengan koperasi menjadi start up-cooperative, terjawab sudah kekhawatiran para milenial dan pelaku start up tanah air," jelas Frans Meroga lagi yang juga Tim Penulis "The Ma'ruf Amin Way".

Kami Berharap Banyak Padamu Chief

Akhirnya perwujudan visi Indonesia Maju 2030 memang tidak terlepas dari penguatan ekonomi kerakyatan. Frans Meroga mengatakan bahwa Generasi Optimis (GO) Indonesia dan seluruh pelaku ekonomi kerakyatan lain siap mendukung Menteri Koperasi dan UKM yang baru, Teten Masduki dalam menjalankan tugasnya agar mulai sekarang benar terlihat dengan jelas keberpihakan pemerintah kepada koperasi dan UMKM sebagai bagian dalam ekonomi kerakyatan.

"Jadi sudah jelas bakal sekeren apa nanti Indonesia Maju 2030. Akan ada 1.000 unicorn yang berkontribusi atas setengah dari pertumbuhan ekonomi yang membuat Indonesia memiliki total PDB $ 3 trilliun pada 2030 dan menempatkan Indonesia pada posisi 5 Besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia," harap Frans Meroga yang juga Vice President dari Nasari Cooperative Group.

"Dan yang membuat semakin keren adalah 1.000 unicorn tersebut akan tetap menjadi milik anak bangsa karena berbentuk koperasi milenial. Benar-benar terlalu keren untuk tidak diwujudkan." lanjut Frans lagi.
"Pimpinlah koperasi di jalur yang benar Pak Teten. Kami berharap banyak padamu, Chief." pungkas Frans.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas