Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Hanura Benny Rhamdani mengatakan partainya tidak akan meminta-minta jabatan kepada Jokowi sebagai timbal balik dukungan pada Pemilu Presiden 2019 lalu.

Untuk diketahui, Partai Hanura tidak dilibatkan dalam kabinet Indonesia Maju, Jokowi - Maruf Amin.

Baca: Dituding Masih Dendam pada SBY, PDIP kepada Andi Arief: Tak Ingat AHY dan Ibas ke Teuku Umar?

"Karena itulah, Partai Hanura tidak mungkin mengambil posisi sebagai pihak yang akan meminta-minta jabatan," kata Benny Ramdhani melalui keterangan tertulisnya, Minggu, (27/10/2019).

Meskipun tidak masuk ke dalam kabinet, Partai Hanura menurut Benny tetap akan mendukung pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.

Hanura tidak akan mengubah sikap politik, hanya karena tidak mendapatkan jabatan.

"Kami tidak akan menjual dan menggadaikan keyakinan dan pilihan politik ideologis kami hanya untuk mengejar jabatan nenteri atau wakil menteri," katanya.

Hanura menurutnya akan tetap mendukung, meski tidak mendapatkan jabatan apapun.

Meskipun demikian Hanura siap bila Presiden Jokowi meminta kader Hanura terlibat dalam pemerintahan.

"Tapi jika presiden yang meminta dengan syarat bahwa itu untuk kepentingan Bangsa, maka Partai Hanura akan menyerahkan kader-kader terbaiknya untuk ikut membantu Presiden," katanya.

Baca: Pengamat: Mendukung Pemerintah Tak Berarti Harus Masuk Kabinet

Sementara itu Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah mengaku tidak tahu apakah setelah tidak masuk kabinet, Hanura mengincar kursi Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) atau tidak.

"Saya tidak tahu tentang itu, sebaiknya ditanyakan kepada Ketum (Oesman Sapta)," pungkasnya.

Hanura akan tetap kawal Jokowi - Maruf Amin

Benny Rhamdani menegaskan partainya akan tetap mengawal pemerintahan Jokowi - Maruf Amin meski tidak masuk ke dalam kabinet.