TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dan Bawaslu untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020, masih belum rampung sepenuhnya.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menjelaskan hingga hari ini (29/10), setidaknya masih ada 35 daerah yang terdiri dari 5 provinsi dan 30 kabupaten/kota, belum menetapkan NPHD Pilkada 2020 bersama Bawaslu setempat.

Sementara sisanya alias 235 daerah sudah menuntaskan kewajiban.

"Ada 35 daerah yang belum tanda tangan NPHD," ujar Afifuddin kepada Tribunnews.com, Selasa (29/10/2019).

Baca: Korban Perdagangan Orang di Ciracas Ngaku Tergiur Gaji Yang Besar

Dijelaskan Afifuddin, dari jumlah 35 daerah tadi, sebagian wilayah masih melangsungkan pembahasan rasionalisasi anggaran yang disebut belum sesuai dengan standar minimal pelaksanaan Pilkada.

"Sebagian pembahasan masih di bawah standar yang semestinya. Jadi belum tanda tangan," jelas dia.

Untuk upaya penggenjotan NPHD, Bawaslu mengaku masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terkait.

"Bawaslu sedang koordinasi dengan Kemendagri dan Pemda terkait," imbuh Afifuddin.

Lebih lanjut, berikut daftar 35 daerah yang belum menandatangani NPHD antara Bawaslu dengan Pemda setempat.

A. Provinsi Sumatera Utara
1. Kabupaten Nias
2. Kabupaten Nias Barat
3. Kabupaten Nias Selatan
4. Kota Pematang Siantar
5. Kota Sibolga
6. Kota Gunungsitoli

B. Provinsi Sumatera Barat
7. Provinsi Sumatera Barat (Pemilihan Gubernur)
8. Kabupaten Tanah Datar
9. Kabupaten Solok
10. Kabupaten Solok Selatan
11. Kabupaten Sijunjung
12. Kota Solok

C. Provinsi Riau
13. Kabupaten Indragiri Hulu

D. Provinsi Kepulauan Riau
14. Kabupaten Lingga

E. Provinsi Jambi
15. Provinsi Jambi (Pemilihan Gubernur)
16. Kabupaten Batanghari
17. Kabupaten Tanjab Barat
18. Kota Sungai Penuh