Menurutnya, di sisi lain, hasil audit BPK terhadap anggaran pertahanan juga sama.

Ia mengatakan, sepanjang 2015-2018, BPK hanya memberi penilaian Wajar Dengan Pengecualian dan baru tahun 2019, diberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.  

"Oleh karena itu, Komisi I ke depan hendaknya bisa lebih cermat dan mendorong peningkatan proporsi belanja modal termasuk di dalamnya modernisasi alutsista," kata Anton.

Selain itu, menurutnya Komisi I hendaknya juga mendorong Kementerian Pertahanan untuk rutin mempublikasikan laporan kebijakan dan keuangan anggaran pertahanan setiap tahunnya guna mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor pertahanan.

Karena menurutnya, dengan demikian, publik juga bisa ikut mengawasi penggunaan setiap rupiah oleh Kementerian Pertahanan.

Anton mengatakan, hal tersebut juga harus diikuti dengan dibuka kembalinya akses publik dalam rapat-rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan.

Itu karena menurutnya, sejak 2013 lalu, Komisi I telah menutup rapat akses publik untuk mengikuti rapat kerja di sektor pertahanan.

"Mengingat pertahanan adalah urusan publik maka sudah tidak ada pembenaran yang dilakukan Komisi I untuk menggelar rapat kerja secara tertutup. Publik berhak untuk mengetahui apa yang terjadi dalam rapat kerja termasuk apa yang dilakukan wakil rakyat dalam kegiatan tersebut," kata Anton.

Diberitakan sebelumnya, Politikus Golkar Meutya Hafid didapuk menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI yang melingkupi tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

Usai pelantikan sebagai Ketua Komisi 1, Meutya mengatakan akan langsung bekerja. Salah satunya memanggil menteri menteri yang baru duduk di kabinet untuk mengetahui program kerja yang akan dilakukan. 

"Tentu dari profil kementerian-kementerian yang jumlahnya juga banyak menteri-menteri baru yang merupakan mitra Komisi I. Kita akan coba panggil untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan, rencana-rencana apa ke depan yang akan dilakukan oleh Kementerian-kementerian yang cukup strategis di bawah Komisi I, termasuk tentu Kementerian pertahanan," ujar Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (29/10/2019).

Selain memanggil Prabowo, Meutya juga akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate.