TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa sejak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan terdapat sejumlah negara yang hendak bersilaturahmi, termasuk dari Amerika Serikat.

Mereka silaturahmi sekaligus menyampaikan undangan kepada Prabowo.

"Jadi begini memang sejak jadi Menhan ada beberapa dari negara yang kemudian bersilahturahmi kepada pak Prabowo termasuk dari tim Amerika Serikat. Kemudian dalam silaturahmi itu juga menyampaikan undangan-undangan untuk berkunjung," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, (29/10/2019).

Namun menurut Dasco undangan tersebut belum bisa ditindaklanjuti Prabowo.

Kesalahan Transfer Pegawai BNI Rp 3,6 Miliar, Nasabah Dinyatakan Harus Bayar Denda Rp 4 Miliar

Karena Mantan Danjen Kopassus itu masih merancang sejumlah kebijakan pada bidang pertahanan.

"Namun karena kesibukan pak Prabowo yang masih menata mempelajari dan kemudian membuat rencana-rencana untuk departemen pertahanan sehingga rencana keluar negeri itu termasuk ke Amerika belum terjadwalkan," katanya.

Untuk diketahui, dengan undangan tersebut Prabowo diperbolehkan ke Amerika.

Pasca reformasi 1998, Prabowo dan sejumlah petinggi militer Indonesia sempat ditolak masuk negara adidaya tersebut.

Sebuah laporan harian New York Times mengatakan, tahun 2000, Departemen Luar Negeri AS menolak visa Prabowo Subianto yang pangkat terakhirnya di militer adalah letnan jenderal, untuk menghadiri wisuda anaknya di Boston.

Namun, pihak AS tidak pernah menjelaskan mengapa permohonan visa Prabowo ditolak.

Prabowo mengatakan kepada Reuters pada 2012 bahwa ia masih ditolak untuk mendapatkan visa AS karena tuduhan bahwa dirinya menghasut kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan Soeharto.

Dia membantah telah melakukan kesalahan.

Dikritik pengamat

Pengamat dari Amerika Serikat mengkritik penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Direktur Center for Strategic and International Studies, Washington, Amerika Serikat, Brian Harding mengaku kecewa dengan keputusan Jokowi melantik Prabowo.