TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa serapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) harus diutamakan untuk pembangunan sumber daya manusia dan penyediaan lapangan kerja sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin.

Sehingga menurutnya bila pemerintah daerah (pemda) tak memaksimalkan serapan APBD untuk kedua hal di atas bisa berujung pada gangguan keamanan akibat dari tidak sejahteranya masyarakat.

“Apalagi kita sedang mendapatkan bonus demografi, penduduk yang produktif jumlahnya sangat tinggi, seandainya mereka tidak dapat lapangan kerja akan terjadi konflik, pelanggaran hukum dan berujung gangguan keamanan. Kalau mereka dapat lapangan kerja otomatis gangguan-gangguan tersebut tak akan terjadi,” ungkapnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Baca: Denny Indrayana: Capres Kok Jadi Menteri Pertahanan

Menurutnya hal tersebut menjadi tugas Mendagri sebagai pembina kepala daerah untuk mengarahkan belanja APBD.

Mantan Kapolri itu mengatakan Mendagri bertugas untuk menyelaraskan visi misi presiden dengan belanja pembangunan khas di daerah-daerah.

Untuk itu, Tito mengatakan Kemendagri kini sedang fokus untuk menyisir serapan APBD 2019 seluruh daerah di Indonesia.

“Evaluasi terhadap serapan anggaran ini akan kami lakukan karena menurut informasi dari jajaran Kemendagri rata-rata serapan APBD seluruh Indonesia baru mencapai angka 60 persen. Kalau hanya segitu berarti penyerapan anggaran tidak efektif, kita akan lihat setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Kami akan buat iklim kompetitif, yaitu memberi penghargaan bagi yang serapan anggarannya bagus, dan yang tidak akan bagus akan kami sebutkan,” ujar Tito.

Tidak hanya itu, Tito juga menekankan bahwa serapan anggaran yang bagus juga dinilai dari apakah anggaran yang sudah dibelanjakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menegaskan bahwa serapan anggaran yang besar tidak akan berguna bila tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Melihatnya gampang, kita lihat dari belanja barang, pegawai, dan modal. Kalau masih banyak belanja pegawai dan barang berarti masih untuk kepentingan aparat, sementara yang diterima masyarakat kecil.”

“Kalau belanja modalnya besar berarti bagus, tapi harus dilihat juga apakah belanja modal hanya buat beli barang yang kemudian tidak dipakai, kalau begitu tidak ada gunanya. Kami berusaha agar belanja modal sampai kepada masyarakat untuk bangun sumber daya manusia, buka lapangan kerja, selesaikan masalah kesehatan masyarakat seperti stunting, pendidikan, dan lain sebagainya,” tegas Tito.

Oleh karena itu sejak menjabat sebagai Mendagri Tito bertekad memaksimalkan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan Inspektorat Jenderal Pemda untuk menyisir apakah belanja anggaran setiap pemda sudah tepat sasaran atau tidak.