Menurutnya, lebih bagus kedengarannya jika Menko Perekonomian dan Investasi.

"Lebih enak kedengarannya kalau Menko Perekonomian dan Investasi gitu, mungkin itu nyambung," sambungnya.

Hendri juga menyinggung mengenai Wakil Menteri yang dipilih oleh Jokowi.

Ia menganggap pemilihan wakil menteri merupakan jawaban dari keresahan masyarakat terhadap susunan kabinet yang telah dilantik satu hari sebelumnya.

"Publik berkata, itu kurang perwakilan dari perempuan, ditampilkanlah Angela Tanoesoedibjo, itu kurang perwakilan dari Papua, ditampilkan Bang Wempi," ujar Hendri.

Tak hanya itu, ia juga menganggap Jokowi memberikan jabatan wakil menteri karena seorang relawan yang mengancam akan membubarkan diri.

"Faktor relawan yang tibaa- tiba ingin mengancam untuk membubarkan diri terus diberikan jatah wamen nggak jadi bubar, " kata Hendri.

Hendri juga menyinggung mengenai adanya dua partai politik di satu kementrian.

Baca: Hendri Satrio: Pemerintah Harus Berikan Pendidikan Tentang Penggunaan Medsos yang Bertanggungjawab

Baca: Medsos Tidak Digunakan untuk Hal yang Dapat Menimbulkan Perpecahan di Masyarakat kata Hendri Satrio

Satu diantaranya adalah Kementrian Perdagangan, menteri yang berasal dari partai politik PKB dan wakilnya yang berasal dari Golkar.

Keadaan ini ditakutkan Hendri akan adanya kemungkinan tarik menarik kepentingan antara PKB dan Golkar di Kementrian Perdagangan.

Selain itu, Hendri juga mendengar bahwa ada menteri yang belum mulai bekerja sudah protes mengenai wakil menteri pilihan Jokowi.

"Terus ada yang belum apa-apa menterinya udah nggak cocok sama wamennya. Nah itu kan menarik," ujarnya.

Hendri juga mengatakan, ada wamen yang pernyataannya lebih menarik.

"Ada wamen yang bilang nanti semua pendamping desa adalah relawan saya, nah itu lebih keren belum apa-apa sudah bagi jabatan sendiri dikalangan relawannya," imbuhnya.

Menurut Hendri, sebenarnya Jokowi yang dinilai tidak memiliki beban, telah menjawab keresahan masyarakat dengan beban itu sendiri.

Hendri menambahkan dirinya akan melihat bagaimana sikap Jokowi dalam mengatur hal itu. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)