Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Anggaran Gendut Lem Aibon Dinilai Tak Beres, Anies Baswedan Soroti Sistem E-Budgeting Warisan Ahok

Anggaran Lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar terus ramai diperbincangkan netizen di jagad Twitter.

Editor: Tri Hantoro
zoom-in Anggaran Gendut Lem Aibon Dinilai Tak Beres, Anies Baswedan Soroti Sistem E-Budgeting Warisan Ahok
Kolase TribunNewsmaker.com / Sumber: KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI
Gubernur Jakarta Anies Baswedan ilustrasi lem Aibon 

TRIBUN-VIDEO.COM - Anggaran Lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar terus ramai diperbincangkan netizen di jagad Twitter.

Anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana angkat bicara.

Ia meminta Gubernur DKI Jakarta memberikan penjelasan langsung terkait anggaran ini.

Sayangnya, web APBD 2020 jadi tidak bisa diakses.

Kepala dinas pendidikan DKI Syaefulloh menyatakan tidak ada anggaran sebesar itu untuk lem aibon ataupun ballpoint.

Tak hanya PSI, jagad twitter hingga google diramaikan rasa penasaran dan tanggapan warga net terkait anggaran aibon yang sebegitu besarnya.

Media sosial sepanjang Rabu hingga Kamis 31 Oktober 2019 berisik soal sorotan terhadap, anggaran lem aibon miliaran rupiah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) DKI Jakarta.

BERITA TERKAIT

Nilainya mencapai Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem aibon. Fantastis!

Banyak yang mempertanyakan berapa banyak lem aibon yang didapatkan dengan uang sebanyak itu, dan untuk apa kegunaannya bagi siswa-siswi SD yang menjadi pihak penerimanya.

Bahkan, topik ini menjadi trending pembicaraan di Twitter Indonesia dan tercatat menjadi topik yang banyak dicari di mesin pencarian Google.

Semakin panasnya sorotan pengadaan lem aibon dan ballpoint di Dinas Pendidikan DKI Jakarta hingga miliaran rupiah tentu masuk ke telinga Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

Apa kata Anies Baswedan?

Menanggapi hal iitu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem penganggaran digital yang diwariskan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat masih menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.

Menurutnya, meski telah berbasis digital, namun sistem penganggaran yang digunakan Pemprov DKI Jakarta masih memiliki banyak kelemahan.

SELENGKAPNYA>>>

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas