TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomentar soal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 yang viral karena angkanya yang fantastis.

Anies mengatakan polemik ini mucul karena terjadinya kesalahan sistem dalam e-budgeting.

Menanggapi hal tersebut, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menyebut Anies tak seharusnya menyalahkan sistem.

Diketahui, satu di antara anggaran terbesar adalah untuk pembelian lem Aibon yang menyentuh angka 82,5 miliar.

Anies menyebut sistem elektronik APBD dinilai tidak smart.

Pernyataan Anies yang menyalahkan sistem e-budgeting warisan dari gubernur sebelumnya disorot oleh Djarot.

Djarot tidak sependapat dengan pernyataan yag dilontarkan oleh Anies Baswedan.

Menurutnya, yang bermasalah bukan dalam sistemnya, melainkan pada orang yang menginput.

"Se-smart apapun sistemnya, tapi kalau orang yang menggunakan sistem itu tidak smart, ya akhirnya juga berantakan," ujar Djarot di acara Apa Kabar Indonesia Malam di kanal YouTube Talkshow tvOne, Kamis (31/10/2019).

"Ya kalau sistemnya dirasa tidak smart, ya dibikin lebih smart dong, kan saya tahu Pak Anies orang yang smart," ungkap Djarot.

Namun Djarot menegaskan sekali lagi, ini semua juga tergantung pada SDM yang mengoperasikan sistem.

Adanya penemuan-penemuan anggaran yang janggal ini membuktikan bahwa sistem juga dapat membantu dalam mengungkap hal ganjil yang terjadi.

"Sistemnya udah bener, justru kalau sistemnya tidak dapat mengungkapkan hal seperti itu, sistemnya yang buruk," ujarnya.

Djarot menyebutkan rasa terima kasihnya terhadap adanya sistem ini.

Dengan adanya sistem ini, ditemukannya hal-hal yang janggal sehingga akan ada mekanisme untuk penyempurnaan.

"Kita harus terima kasih, karena pada saat ada rancangan seperti ini ditemukan kejanggalan, sehingga ada mekanisme untuk penyempurnaan, bahwa ada sesuatu yang tidak benar, marilah kita perbaiki bersama," Ujarnya.

Menurut Djarot, kelebihan e-budgeting adalah publik dapat mengetahui anggaran yang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sehingga masyarakat Indonesia juga dapat ikut mengontrol mengenai harga-harga barang dan melihat apakah ada anggaran siluman atau tidak.

Pada intinya, Rencana APBD 2020 harus disusun secara terbuka dan transparan.

Sehingga dapat membantu menekan tingkat korupsi.

Berikut video lengkapnya:

Komentar Ahok

Tak hanya Djarot, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga menanggapi pernyataan Anies mengenai sistem yang rusak.

Melalui akun twitter @basuki_btp, Ahok sependapat dengan Djarot.

Menurutnya, sistem elektronik APBD tidak bermasalah selagi tidak ada niat maling.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada NIAT mark-up apalagi maling," kicau Ahok di twitter.

Ahok juga mengatakan untuk mencegah adanya korupsi dibutuhkannya penyusunan anggaran yang transparan.

"Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata: teansparansi," ungkap Ahok.

Adanya penyusunan anggran yan terbuka, tidak hanya anggota Dewan saja yang dapat menyisir dan mencermati anggaran, namun masyarakat juga dapat melihat.

Viralnya mengenai Rancangan APBD DKI Jakarta 2020 ini berawal dari unggahan di media sosial milik William Aditya Sarana.

Ia merupakan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dalam unggahannya, William menemukan pos anggaran yang janggal di website apbd.jakarta.go.id.

Satu diantara anggaran yang janggal ialah anggaran untuk lem Aibon yang menyentuh Rp 82,2 miliar.

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)