TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais khawatir bahwa isu radikalisme yang dihembuskan pemerintah melalui menteri agama bertujuan untuk menutupi stagnasi pertumbuhan ekonomi. Karena hal tersebut kerap terjadi di negara negara lain.

"Beberapa pengalaman negara yang lain, yang terjadi di negara lain, isu radikalisme itu biasanya dipakai untuk menutupi stagnasi ekonomi yang dihadapi oleh negara atau pemerintah yang bersangkutan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (1/11/2019).

Kekhawatiran tersebut menurut Hanafi bukanlah tanpa alasan. Angka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah tidak tercapai.

"Jadi sebaiknya pak menteri agama pakai lah semangat Islam untuk mengedepankan ukhuwah ya, bukan mengutamakan atau merasa yang paling benar," katanya.

Baca: PAN Minta Menteri Agama Stop Isu Radikalisme

Hanafi mengatakan setelah dilantik Fachrul Razi mengatakan bahwa dirinya bukan menteri agama Islam, melainkan menteri lima agama yang diakui di Indonesia. Namun ketika membicarakan masalah radikalisme, Fachrul Razi malah menyudutkan umat Islam.

"Menag setelah dilantik menyatakan saya bukan menteri agama islam, saya menteri lima agama. Tapi ketika dia berbicara soal radikalisme, terorisme dan keamanan selalu dikaitkan dengan kelompok islam bahkan simbol Islam yg dilarang baiknya yang dia lakukan apa untuk klarifikasi," pungkas Hanafi.

Sebelumnya Menteri Agama Fachrul Razi berencana menerapkan larangan pengguna cadar masuk ke dalam instansi pemerintah. Aturan tersebut menurutnya saat ini masih dalam kajian.

Baca: PKS Tak Setuju Wacana Pelarangan ASN Pakai Cadar

"Nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab (cadar), tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu," kata Fachrul di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu kemarin (30/10/2019).