TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan mengubah sistem anggaran digital (e-budgeting) DKI Jakarta agar lebih smart, (1/11/2019).

Adanya perubahan sistem anggaran tersebut ditujukan Anies agar bisa lebih meminimalisasi adanya kesalahan dalam sistem penginputan.

Sebelumnya, Anies sempat memberikan alasan mengenai sistem anggaran digital tersebut yang belum cukup smart.

"Sistem seperti ini memaksa para perencana memasukkan komponen di saat belum tentu sudah ada komponennya, dan kemudian tidak dilakukan pengecekkan," ungkap Anies dikutip Tribunnews.com dari tayangan Apa Kabar Indonesia di YouTube tvOne, Kamis (31/10/2019).

"Ini adalah sistem yang sudah digital tapi saya istilahkan tidak smart, karena dia tidak melakukan pengujian atas data yang dimasukkan."

Oleh sebab itu, ia akan melakukan upgrading agar dapat memastikan tidak adanya penyimpangan anggaran lagi di kemudian hari pada 2020 mendatang.

Menanggapi hal itu, Laode M Syarif mempersilakan Anies apabila ingin menyempurnakan sistem e-budgeting.

"Kalau mau DISEMPURNAKAN agar lebih SMART SILAHKAN, tapi JANGAN mengganti e-budgeting dengan sistem penganggaran seperti sebelem e-budgeting. Intinya masyarakat berhak mengetahui perencanaan penganggaran agar tidak mudah disalahgunakan," ungkapnya dalam akun Twitter miliknya @LaodeMSyarif.

Kendati demikian, ia juga menyarankan pada Anies agar tidak kembali ke cara lama atau yang dimaksud manual, sehingga tidak dapat dipantau oleh masyarakat.

Dirinya mengingatkan, bahwa e-budgeting adalah alat pencegahan korupsi yang bagus, karena meningkatkan transparasi dan akuntabilitas.

"Jika e-budgeting @DKIJakarta yang sekarang ingin DISEMPURNAKAN, Silahkan...tapi JANGAN kembali kecara lama yg tidak dapat dipantau masyarakat. Ingat: e-budgeting adalah alat Pencegahan korupsi yang bagus, karena meningkatkan TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS,"

Adanya sistem e-budgeting menurut Laode, masyarakat dapat memantau adanya anggaran-anggaran aneh, sehingga tak akan masuk dalam APBD.

Laode manyampaikan program utama pencegahan korupsi adalah e-planning dan e-budgeting.

Pihaknya memberikan contoh yakni kota Surabaya dan DKI Jakarta yang telah menerapkan sistem tersebut.