Polemik Lem Aibon 82 M Masih Panas, Jubir PSI Turut Soroti Kerja Anies Baswedan
Polemik anggaran lem aibon yang menyentuh hingga 82 miliar masih ramai diperbincangkan, tak terkecuali jubir PSI Rian Ernest.
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
Rian juga menekankan seharusnya anggaran itu dibuka sejak awal bukan saat penetapan.
Sehingga masyarakat khususnya di wilayah DKI Jakarta, dapat mengetahui dengan rinci terkait anggaran tersebut.
"PSI sejak awal mendorong adanya transparnasi proses penganggaran, kenapa? agar semua mata yang ada di DKI dapat melihat rinci, detail anggaran sejak awal, bukan diakhir penetapan," tegasnya.
Menurut Rian Adanya transparansi penganggaran sejak awal juga akan membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan pekerjaannya.
"Ini juga kami yakin akan membantu kerja temen Aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov DKI Jakarta," ujar Rian.
Dengan begitu, ASN yang bekerja dengan benar dan sungguh-sungguh akan terlindungi dari tuduhan apapun.
"Ini akan membantu melindungi ASN yang bekerja sungguh-sungguh di DKI Jakarta agar tidak lagi menjadi kambing hitam didalam proses penganggaran," imbuh Rian.
Terkait polemik anggaran janggal ini, Rian juga sesalkan mundurnya dua Kepala Dinas (Kadis).
Yakni Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaidi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra.
Disisi lain, Gubernur Anies Baswedan, membuat wacana mengubah sistem e-budgeting agar lebih smart,
Pembaruan ini dapat meminimalisasi kesalahan dalam rencana anggran Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan - penyimpangan dalam anggaran.
Satu diantaranya penganggaran lem aibon senilai Rp 82 miliar.
Anies menyebutkan pembaruan sistem e-budgeting yang baru terdapat verifikasi dalam sistem sehingga dengan mudah dilakukan pengecekan dalam anggaran. (*)
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)
