TRIBUNNEWS.COM - Polemik anggaran lem aibon yang menyentuh hingga Rp 82 miliar masih ramai diperbincangkan, tak terkecuali juru bicara (jubir) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest.

Rian ikut menyoroti cara kerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai tidak sunguh-sungguh dalam menangani anggaran janggal APBD DKI Jakarta 2020.

Dalam istilah PSI, Anies tidak boleh bekerja kaleng-kaleng alias kerja setengah-setengah.

Terlebih lagi ini terkait pengelolaan uang pajak dari rakyat DKI Jakarta.

"Kami tekankan Gubernur Anies Baswedan, anda ini mengelola uang pajak dari keringat rakyat, tidak bisa kerja setengah-setengah, tidak bisa kerja kaleng-kaleng istilah kami (PSI)," ujar Rian di video kanal Youtube Kompas TV pada Senin (4/11/2019).

Rian memberi pesan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk dapat memeriksa anggaran janggal secara mendalam dan menyeluruh.

"Anda harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memeriksa secara rinci anggaran-anggaran," ujarnya.

Jubir PSI juga menekankan, agar Anies memperbaiki cara kerjanya dalam menangani anggaran janggal satu diantaranya munculnya pembelian lem aibon Rp 82 miliar.

"Perbaikilah cara kerjanya untuk tidak menyalahkan sistem apalagi menyalahkan anak buah," imbuh Rian.

Sebelumnya, Anies sempat memberikan pernyataan mengenai adanya anggaran janggal APBD DKI Jakarta 2020.

Anies mengatakan ada kesalahan sistem yang tidak smart, sehingga sistem ini tidak bisa melacak anggaran yang salah dalam penginputan.

Selain itu Anies juga sempat akan mengancam mengeluarkan jajarannya dari barisan.

Pencopotan ini berlaku bagi jajarannya yang menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Dalam konferensi persnya, Rian juga mengatakan agar Anies bersikap lebih transparan soal anggaran.

Rian juga menekankan seharusnya anggaran itu dibuka sejak awal bukan saat penetapan.

Sehingga masyarakat khususnya di wilayah DKI Jakarta, dapat mengetahui dengan rinci terkait anggaran tersebut.

"PSI sejak awal mendorong adanya transparnasi proses penganggaran, kenapa? agar semua mata yang ada di DKI dapat melihat rinci, detail anggaran sejak awal, bukan diakhir penetapan," tegasnya.

Menurut Rian Adanya transparansi penganggaran sejak awal juga akan membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan pekerjaannya.

"Ini juga kami yakin akan membantu kerja temen Aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov DKI Jakarta," ujar Rian.

Dengan begitu, ASN yang bekerja dengan benar dan sungguh-sungguh akan terlindungi dari tuduhan apapun.

"Ini akan membantu melindungi ASN yang bekerja sungguh-sungguh di DKI Jakarta agar tidak lagi menjadi kambing hitam didalam proses penganggaran," imbuh Rian.

Terkait polemik anggaran janggal ini, Rian juga sesalkan mundurnya dua Kepala Dinas (Kadis).

Yakni Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaidi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra.

Disisi lain, Gubernur Anies Baswedan, membuat wacana mengubah  sistem e-budgeting agar lebih smart, 

Pembaruan ini dapat meminimalisasi kesalahan dalam rencana anggran Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan - penyimpangan dalam anggaran.

Satu diantaranya penganggaran lem aibon senilai Rp 82 miliar.

Anies menyebutkan pembaruan sistem e-budgeting yang baru terdapat verifikasi dalam sistem sehingga dengan mudah dilakukan pengecekan dalam anggaran. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)