PSI Sesalkan 2 Kadis Mundur saat Polemik APBD Jakarta, Ini Pesan Rian Ernest untuk Anies Baswedan
Rian Ernest menyesalkan polemik APBD DKI Jakarta tahun 2020 mengakibatkan dua kepala dinas pemerintah provinsi DKI Jakarta mengundurkan diri.
Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Ifa Nabila
TRIBUNNEWS.COM - Juru bicara DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest menyesalkan dua kepala dinas pemerintah provinsi DKI Jakarta mengundurkan diri.
Mereka adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudyaan, Edy Junaidy.
Hal tersebut diungkapkan Rian dalam konferensi pers PSI di lantai 4 Gedung DPRD DKI Jakarta, diunggah di kanal YouTube KOMPASTV , Senin (4/11/2019).
Rian mendesak Anies Baswedan untuk bertanggung jawab terhadap polemik yang sedang tejadi, bukan menyalahkan bawahan.
Rian menyebut PSI berpandangan Anies Baswedan merupakan seorang pejabat yang dipilih melalui pemilu kepada daerah dan mempunyai tanggung jawab politik.
Wewenang yang dimiliki oleh Anies Baswedan juga besar dan merupakan pimpinan tertinggi di Pemprov DKI Jakarta.
Rian mengingatkan Anies Baswedan bahwa ia memiliki Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang terdiri dari puluhan anggota.
Rian berpendapat TGUPP tidak melakukan pemeriksaan dokumen anggaran sehinga polemik yang saat ini sedang ramai diperbincangkan muncul.
"Kami menyesalkan adanya peristiwa di mana dua kepala dinas itu mundur dari jabatannya," terang Rian.
"Kami berpandangan Gubernur Anies Baswedan ini pada akhirnya adalah seorang pejabat yang dipilih melalui pilkada dan memiliki tanggung jawab politik."
"Wewenang Gubernur Anies Baswedan ini begitu besar, dan beliau suka tidak suka adalah pimpinan tertinggi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," tuturnya.
Dengan adanya tim berjumlah puluhan anggota, seharusnya ketika proses perencanaan anggaran juga diikuti dengan pemeriksaan dokumen.
"Gubernur Anies Baswedan juga memiliki tim yang begitu besar TGUPP yang sejumlah puluhan orang yang seharusnya pada saat proses penganggaran ini juga melakukan pemeriksaan kembali dokumen-dokumen penganggaran," kata Rian.
"Tetapi juga mungkin ini tidak dilakukan, sehingga akhirnya polemik-polemik yg kita dengarkan beberapa hari ini soal misalkan lem aibon, merupakan satu gejala adanya proses yang tidak berjalan baik dan ini berujung dengan mundurnya dua kepala dinas."
