TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Irma Suryani dan Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli menyatakan setuju terhadap usulan aturan larangan cadar untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia.

Tak lama sebelumnya, isu radikalisme membuat Fachrul Razi selaku Menteri Agama mengeluarkan usulan larangan pemakaian cadar untuk ASN atau PNS.

Terkait dengan cadar yang sekarang menjadi pembahasan, Guntur menyetujui aturan pemerintah yang akan menerapkan larangan penggunaan cadar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS ).

Ia menegaskan aturan tersebut yang memutuskan adalah pemerintah.

"Kalau itu aturan terkait dengan ASN ataupun kantor pemerintahan, saya mendukung," ungkapnya dalam Indonesia Lawyers Club TV One pada Selasa, (5/11/2019).

Adanya polemik larangan bercadar di ASN atau PNS bagi Guntur karena munculnya kasus yang diketahui tersangka menggunakan cadar.

"Pelaku bom surabaya menggunakan cadar, yang ikut menusuk Pak
Wiranto menggunkan cadar," ujarnya memberi contoh.

Namun, kendati demikian ia tidak mendukung adanya pelarangan cadar jika di luar lingkungan ASN.

"Ada caleg dari PSI, dari Sulawesi Tengah dan itu pakai cadar. Itu tidak masalah. Bagian dari pilihan dia," ia tuturkan untuk mencontohkan.

Di sisi lain, Irma Suryani juga satu pendapat dengan Guntur Romli.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa mengenai cadar, Nasdem tidak masuk ke dalam penilaian apakah yang memakai cadar atau celana cingkrang adalah radikal.

Menurutnya, masyarakat Indonesia harus mentaati aturan negara.

"Agama punya aturan, tapi negara juga punya aturan, sehingga harus saling hormat menghormati. Harus tahu bahwa kalau ingin bernegara ya memang harus ikut aturan negara. Kalau ingin beragama ya ikut aturan agama ketika pemerintah menetapkan ASN tidak boleh memakai cadar," tegasnya dalam

Bagi Irma adanya aturan pemerintah merupakan pilihan bagi wanita yang mengenakan cadar.