TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Guntur Romli mempertanyakan para kaum bercadar yang tidak pernah terdengar menolak radikalisme di Indonesia.

Dirinya menanggapi kasus-kasus radikalisme yang sudah seperti wabah di negeri ini.

Hal ini menurutnya lantaran banyaknya temuan dari lembaga survey ataupun juga pengakuan dari tokoh negara.

Dilansir Kompas.com, adanya pengakuan dari Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard yang menyebut bahwa 3 persen dari TNI terpapar radikalisme.

Guntur juga menyatakan dukungan dari apa yang dilakukan oleh Bapak KSAD (Jenderal Andika Perkasa), ketika memberikan sanksi kepada istri dari Kodim di Kendari, yang telah mengejek-ejek mantan Menko Polhukam Wiranto sebagai korban terorisme.

Baca: Polemik Cadar dan Celana Cingkrang: Ini Tanggapan Para Tokoh, Ibas Yudhoyono hingga Mahfud MD

"Karena salah satu ciri dari radikalisme, radikalis adalah dia membela dan memaklumi terorisme," tuturnya dalam Indonesia Lawyers Club TVOne Selasa (5/11/2019).

Ia juga memberikan data, adanya berita yang mengejutkan tentang dua polwan yang ditangkap karena diduga terpapar jaringan terorisme.

Selain itu, ia mengungkapkan adanya temuan dari Alfara pada Oktober 2017 yang menemukan 19,4% PNS/ASN menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

Kemudian di tingkat BUMN, ada 9,1% yang tidak setuju Pancasila.

Lalu, ada 22,2% PNS setuju dengan konsep khilafah.

Juga di BUMN ada 10,3% yang setuju dengan konsep khilafah.

Menurut Guntur, jika ada yang setuju dengan khilafah dan juga anti Pancasila, mereka merupakan bagian dari radikalisme.

Tak lama sebelumnya, isu radikalisme membuat Fachrul Razi selaku Menteri Agama mengeluarkan usulan larangan pemakaian cadar untuk ASN atau PNS.

Adanya polemik larangan bercadar di ASN atau PNS bagi Guntur karena munculnya kasus yang diketahui tersangka menggunakan cadar.

Baca: Di ILC, Mahfud MD Blak-blakan Ungkap Sosok Penyebar Radikalisme di Indonesia: Nanti Jadi Masalah