TRIBUNNEWS.COM - Kabar terkait adanya desa fiktif yang menyerap dana desa akhirnya sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat hukum segera menangkap pelaku pembuat desa fiktif untuk mendapatkan dana desa.

"Kita kejar, agar yang namanya desa-desa diperkirakan (fiktif), diduga itu fiktif ketemu, ketangkap," ujar Jokowi di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi tidak memungkiri adanya desa siluman mengingat Indonesia merupakan negara yang besar.

“Negara kita ini memang negara yang besar, 514 kabupaten kota itu gede. 74.800 desa juga banyak,” ujarnya.

Oleh sebab itu, untuk mengelola Indonesia dengan jumlah desa yang sangat banyak juga tidak mudah.

“Manajamen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah,” imbuh Jokowi.

Meski begitu, Jokowi akan tetap mencari tahu tentang kebenaran desa siluman.

Baca: Mencuat Isu Dana Desa Fiktif, Pengamat Sebut Pemerintah Lemah dalam Melakukan Verifikasi

Baca: Ramai Dana Desa Siluman, Hendrawan Supratikno: Bukan Sesuatu yang Mengejutkan

“Namun, tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu, mungkin desanya hanya pakai plang saja itu bisa terjadi,” ujarnya.

Kepala Negara ini akan tetap mencari keberadaan desa-desa yang diduga fiktif tersebut.

Sehingga kalau sudah diketahui dimana saja keberadaan desa siluman dapat segera ditangkap.

“Tetapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa diduga fiktif ketemu dan ketangkap,” ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta aparat penegak hukum untuk terus mengusut temuan desa siluman yang telah menyerap dana desa.

Sekali lagi, Presden RI menegaskan kalau mengelola Indonesia yang begitu besar tidaklah mudah.

Terlebih lagi dalam pengelolaan desa.

Sehingga adanya fenomena desa fiktif ini kemungkinan dapat terjadi.

“Karena sekali lagi, dari sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah,” tegasnya.

Disisi lain, Polri akan menelisik lebih lanjut terkait dugaan penemuan desa siluman tersebut.

Dikutip dari Tribunnews.com, menurut kadiv Humas Polri, Muhammad Iqbal, Polri jelas akan melakukan proses penegakan hukum.

Selain itu, Polri juga akan berkoordinasi dengan Lembaga penegak hukum yang bersangkutan.

Adapun, Lembaga penegak hukum yang dimaksud yakni, Kejakasaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Prinsipnya Kepolisian RI akan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain. ada Kejaksaan, ada KPK," ungkap Iqbal.

Diketahui sebelumnya, adanya desa siluman ini, terkuak setelah ada pelaporan dari satu pihak kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

Dikutip dari Tribunnews.com, menurut Sri Mulyani, ada desa tak berpenduduk yang menerima dana desa dari pemerintah.

Tak hanya satu desa, namun diduga banyak desa siluman yang bermunculan untuk menyerap dana desa tersebut.

Sri Mulyani menambahkan, saat ini kinerja dana desa masih belum bisa maksimal.

Masih banyak desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal.

Namun setiap tahunnya anggaran untuk dana desa terus meningkat.(*)

(Tribunnews.com/Seno/Isnaya Helmi Rahma/Igman Ibrahim/Nuryanti)