Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan partainya mendukung usulan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung dilihat dari manfaat dan mudaratnya.

Menurutnya, evaluasi penting karena tujuan dari demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Bukan membuat rakyat sengsara karena maraknya perilaku koruptif.

"Banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah ternyata bermotif sama, yakni untuk menutupi biaya politik yang tinggi. Yang dalam hal ini Kemendagri dan KPK memiliki datanya," kata Baidowi melalui keterangannya, Kamis (7/11/2019).

Ia mengatakan, satu di antara kelemahan pilkada langsung yakni tingginya biaya politik sehingga menyebabkan terjadinya orientasi balik modal ketika menjabat.

Pria yang akrab disapa Awiek ini menilai pilkada langsung tetap bisa dilakukan namun instrumen pembiayaan yang tinggi bisa dikurangi.

"Misalnya waktu pelaksanaan kampanye yang diperpendek, lalu subsidi ataupun penyediaan saksi oleh negara untuk menciptakan fairness, penguatan Bwaslu dengan menambah satgas money politic. Kalaupun ada penambahan biaya, itu disiapkan negara bukan pembekakan biaya di calon yang menyebabkan munculnya orientasi balik modal," ujarnya.

Baca : Bila Tak Kunjung Upload APBD, Ini Ancaman William Aditya ke Anies Baswedan, Sebut Gubernur Amatiran

Cara lain, lanjutnya, memberikan sanksi bagi partai politik yang terbukti menerapkan mahar dalam proses pencalonan.

"Sanksi berat berupa diskualifikasi hingga pembubaran parpol," pungkasnya.