TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid menilai jabatan Wakil Panglima TNI adalah jawaban dari Presiden Joko Widodo atas kebutuhan organisasi TNI.

Menurutnya posisi jabatan Wakil Panglima TNI merupakan kebutuhan untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang dinamis.

Tidak hanya itu, menurutnya Wakil Panglima TNI tersebut nantinya bisa berperan sebagai pelaksana tugas harian ketika Panglima TNI berhalangan.

Baca: Ketika Ajudan Sibuk Cari Sandal Jepit untuk Panglima TNI

Baca: Jabatan Wakil Panglima TNI: Dihapus di Era Gus Dur, Dihidupkan di Pemerintahan Jokowi

Baca: Jokowi Hidupkan Lagi Jabatan Wakil Panglima TNI, Ini Tugas-tugasnya

"Presiden menjawab kebutuhan organisasi TNI saat ini. TNI memiliki tiga matra, darat, laut dan udara. Selain itu, TNI memiliki kekuatan personel yang begitu besar wajar perlu pelaksana tugas harian ketika Panglima TNI berhalangan hadir, apalagi Panglima TNI juga perlu mendampingi Presiden dalam berbagai tugas dalam maupun Luar Negeri. Tentu ini perlu diantisipasi," kata Meutya saat dikonfirmasi Tribunnews.com via pesan Whats App pada Kamis (7/11/2019).

Ia juga mengatakan, usulan posisi Wakil Panglima TNI bukanlah hal baru.

Menurutnya, usulan tersebut telah muncul ketika Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden dulu menjabat sebagai Panglima TNI.

Namun menurutnya, sejak itu Presiden terus menampung aspirasi dan menyesuaikan kebutuhan TNI, hingga Perpres 66 tahun 2019 diterbitkan.

"Usulan posisi Wakil Panglima TNI bukanlah hal baru. Sejak Pak Moeldoko menjadi Panglima TNI sudah diusulkan," kata Meutya.

Ia mengatakan, beberapa negara lain juga mengenal adanya jabatan Wakil Panglima TNI.

"Di beberapa negara lain juga mengenal istilah setara wakil panglima di antaranya di Amerika, Australia dan Filipina," kata Meutya.