Muhammadiyah: Sudahi Bicara Soal Radikalisme

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah meminta semua pihak menyudahi perbincangan mengenai radikalisme, termasuk pemerintah dan media.

Isu radikalisme yang berkembang dinilai Muhammadiyah justru kian melebar.

Hal itu disampaikan, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, saat dikonfirmasi, Kamis (7/11/2019).

"Karena itu Muhammadiyah meminta supaya dosis pembicaraan tentang radikalisme ini dikurangi dan atau dikempeskan," kata Anwar.

Baca: Polemik Cadar dan Celana Cingkrang: Ini Tanggapan Para Tokoh, Ibas Yudhoyono hingga Mahfud MD

Sejauh ini, ia mengungkapkan, masih banyak persoalan yang lebih penting diselesaikan ketimbang isu yang berkutat pada radikalisme.

"Ini bukan berarti masalah radikalisme tidak penting dan tidak berbahaya bagi masa depan bangsa. Kita harus perhatikan dan pikirkan masalah lain seperti bidang ekonomi, politik dan pendidikan," terangnya.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menuturkan, masalah pendidikan misalnya, yang harusnya mencetak dan melahirkan generasi yang memiliki karakter insan pancasilais, seperti keinginan Presiden Jokowi.

Namun kenyataannya, banyak mencetak anak-anak dan generasi bangsa sekuler karena pendidikan diberikan lewat mata ajar terputus dan tidak terkait dengan Tuhan atau sila pertama.

"Oleh karena itu dunia pendidikan kita harus bisa kita benahi agar ia mampu mencetak anak-anak didik dan generasi bangsa yang tunduk dan patuh kepada Tuhan dan agama," ungkap Anwar.

Menurut dia, insan pancasilais merupakan pribadi yang lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi perbedaan, berorientasi kepada kepentingan orang banyak terutama untuk terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Baca: Cegah Deradikalisme Mempengaruhi CPNS, Kemendikbud dan Kodam Bekerjasama

"Padahal kehadiran agama bagi kita bangsa Indonesia harus menjadi sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tutupnya.