William Ultimatum Anies Baswedan, Buntut Polemik APBD DKI Jakarta
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI William Aditya Sarana mengultimatum Gubernur Anies Baswedan terkait polemik APBD DKI Jakarta.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Whiesa Daniswara
William Ultimatum Anies Baswedan, Buntut Polemik APBD DKI Jakarta
TRIBUNNEWS.COM - Polemik APBD DKI Jakarta tak kunjung usai.
Dalam babak baru ini Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana menyatakan Gubernur Anies Baswedan adalah Gubernur Amatiran.
Pernyataan tersebut William sampaikan saat menjadi narasumber dalam program Mata Najwa yang tayang di Trans7, Rabu (6/11/2019) malam.
"Saya ingin menyatakan bahwa pak gubernur Anies Baswedan ini adalah gubernur yang amatiran itu yang pertama," ujar William.
Tak hanya menyebut gubernur amatiran, William juga menyebut jika Anies Baswedan adalah Gubernur yang alergi terhadap transparansi.
"Yang kedua, pak gubernur anies baswedan ini gubernur yang alergi terhadap transparasi," ujarnya.
Menurut William, alasannya menyebut Gubernur DKI Jakarta itu amatiran adalah karena tidak paham proses penganggaran dengan baik.
"Karena beliau tidak paham proses penganggaran dengan baik, kenapa di DPRD pada bulan Juli itu kami diberikan KUA-PPAS itu 95T, lalu pada hari H pembahasan tiba-tiba turun 89 trilyun," ujar William.
William menuturkan jika Anies Baswedan memberikan barang mentah kepada DPRD karena terjadi penurunan anggaran.
"Jadi ada kurang RP 6 trilliun, Gubernur Anies Baswedan ini memberikan barang mentah kepada DPRD, jadi DPRD yang harusnya diselesaikan secara eksekutif, sudah bersih di eksekutif tiba-tiba ke DPRD, kita bersih-bersih lagi, kami diberitahu ada pengurangan 89 triliun itu dan tidak ada postur pembelanjaannya, hanya pendapatannya saja," ujarnya kepada Najwa Shihab, selalu pemandu acara di Mata Najwa.
William pun membeberkan alasan mengapa menyebut Gubernur Anies Baswedan alergi terhadap transparansi.
"Kenapa alergi terhadap transparasi, karena harusnya dokumen-dokumen dalam APBD 2020 ini sudah di Upload ke website RKPD dan KUA-PPAS," tambah William.
William pun menyebut jika sebenarnya ASN itu sudah memiliki niat untuk transparan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.