Isu Identitas dan SARA Diprediksi Masih Bergulir di Pilkada serentak 2020
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam memprediksi pilkada Serentak 2020 berpotensi diwarnai isu politik identitas.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam memprediksi pilkada Serentak 2020 berpotensi diwarnai isu politik identitas.
Karena, politik identitas yang mengaitkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kerap dimanfaatkan sebagai isu untuk menjatuhkan lawan politik.
Hal itu disampaikan Umam saat diskusi bertajuk 'Potensi Konflik pada Pilkada 2020' di Kampus Paramadina, Jalan Gatot Subroto, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2019).
Menurut Umam, isu politik identitas rawan terjadi di daerah dengan tingkat religius tinggi dan pendidikan rendah.
Baca: Hanif Dhakiri Maju Cawalkot Surabaya, Ini Komentar Tommy Kurniawan
Baca: Panglima TNI Didampingi KSAD, KSAU, dan KSAL Hadiri Rapat Perdana dengan Komisi I DPR
Baca: 35 Daerah Belum Sepakati NPHD Pilkada 2020, Ini Kata Bawaslu
Ia mencontohkan Papua menjadi wilayah yang rawan konflik pada Pilkada 2020.
Selain itu, realitas Pemilu 2019 yang mengaitkan isu politik identitas sebagai etalase masih terasa hingga saat ini.
“potensi konflik masih bisa terjadi sebab apa yang akan terjadi pada Pilkada 2020, belum bisa dipisahkan dari realitas yang kemarin (Pemilu 2019, red),” ucap Umam.
Untuk itu, Umam meminta semua pihak untuk turut mengawasi jalannya hajatan demokrasi di 270 daerah ini.
Salah satu caranya dengan melakukan cek fakta terhadap calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada. Selain itu, hindari hoaks yang bisa menimbulkan perpecahan.
"Tujuan pemilu, idealnya memilih pemimpin yang amanah, jujur, dan bisa mensejahterakan rakyat. Masing-masing individu harus bisa mengutamakan sikap toleransi antarsesama umat manusia agar perpecahan bisa dihindari," jelas Umam.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.