Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Jokowi Disarankan Cermati Kebijakan Menkeu soal Cukai Rokok

Permintaan Misbakhun itu didasari pada tercantumnya nama Sri Mulyani dalam daftar anggota Gugus Tugas Kebijakan Fiskal untuk Kesehatan

Jokowi Disarankan Cermati Kebijakan Menkeu soal Cukai Rokok
net
Ilustrasi cukai rokok

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencermati kebijakan fiskal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, terutama bidang pajak dan cukai.

Permintaan Misbakhun itu didasari pada tercantumnya nama Sri Mulyani dalam daftar anggota Gugus Tugas Kebijakan Fiskal untuk Kesehatan atau The Task Force on Fiscal Policy for Health Bloomberg Philantropies.

Baca: Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

Misbakhun mengaku memperoleh sejumlah dokumen tentang rekomendasi kebijakan fiskal untuk Pemerintah Indonesia demi promosi kesehatan lewat peningkatan pajak, bea, cukai rokok dan alkohol, serta minuman mengandung gula.

Baca: Ramai Desa Fiktif, Mendes Abdul Halim Iskandar Membantah: Sejauh Ini Belum Ada

“Bu Menkeu Sri Mulyani menaikkan cukai rokok secara drastis tanpa sedikit pun berbicara dengan DPR,” ujar Misbakhun.

Baca: Kemenkeu Sri Mulyani Raih Statepersons Award atas Prestasinya di Bidang Ekonomi yang Luar Biasa

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menduga Sri Mulyani- lebih memilih melaksanakan agenda lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing ketimbang kepentingan rakyat sendiri.

Menurut Misbakhun, kebijakan itu bertentangan dengan visi dan misi Presiden Jokowi tentang cita-cita Trisakti Bung Karno soal kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi.

"Bagaimana mungkin kebijakan negara mengadopsi kertas kerja LSM asing? Visi Misi Bapak Presiden Jokowi tentang kedaulatan dan kemandirian ekonomi malah dibelokkan oleh Menkeu SMI untuk mengikuti road map dan agenda asing," kata Misbakhun.

Misbakhun mengatakan, publik tak merasa heran bila agenda dan kepentingan asing mewarnai kebijakan pemerintahan.

Baca: Proses ‘Carry Over’ RUU, Baleg Revisi Tatib Prolegnas

Misbakhun menyayangkan kebijakan Sri Mulyani yang menurutnya menjadikan rakyat kecil sebagai korban.

"Jangan heran apabila di luar visi misi Pak Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia, ada juga agenda dan kepentingan asing,” ucap Misbakhun.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Rachmat Hidayat
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas