Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah menjelaskan pencekalan yang menimpa imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS).

Melalui laman youtube Front TV, HRS membeberkan pencekalan karena adanya permintaan pemerintah Indonesia.

Atas pencekalan itu, HRS tak diperbolehkan kembali ke Indonesia oleh otoritas Arab Saudi.

“Sangat baik jika pemerintah dalam hal ini melakukan klarifikasi, habis itu menjawab secara resmi,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Mardani mengatakan, prinsip dasar konstitusi menegaskan tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah dan warga negara.

Pemerintah harus hadir jika warga negara sedang membutuhkan. “Jadi Habib Rizieq itu warga negara Indonesia yang harus dilindungi,” ujarnya.

Menurutnya, HRS adalah ulama yang mempunyai prinsip dan memiliki banyak pengikut.

Baca: Menkumham: Pemerintah Tak Pernah Keluarkan Surat Pencekalan untuk Habib Rizieq

Meski ia berbeda pendapat dengan pemerintah, tapi tidak bisa dijadikan alasan untuk ‘mencekal’ HRS.

“Justru saya melihat ketika Habib Rizieq bisa balik ke Indonesia itu menegaskan demokrasi itu sehat, ada kelompok-kelompok yang beda pendapat sesuai dengan koridor itu dibolehkan,” ucap dia.

Lebih lanjut, Mardani mengatakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Habib Rizieq adalah dialog.

Dengan demikian, pemerintah dan HRS bisa mencapai titik temu yang dapat diterima semua pihak.

“Tinggal dialog aja, dia (HRS) kan terbuka untuk dialog dan orangnya sangat argumentatif, saya beberapa kali ketemu,” pungkas Mardani.