TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Ikal Lemhanas) Papua, Emi Enembe mengatakan bahwa pemekaran merupakan solusi tepat untuk mengatasi masalah yang selama ini terjadi di Bumi Cendrawasih. 

Menurutnya, pemekaran akan mendorong pemerataan dan percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi hingga meminimalisir konflik yang tiada henti.

"Saya sangat setuju kalau mekarkan kabupeten dan kota bahkan provinsi. Melalui pemekaran kabupaten dan kota bahkan provinsi, itu suatu kemajuan pemerataan pembangunan. Kalau tanpa itu, susah, karena luas wilayahnya sangat jauh dan luas apalagi geografisnya sangat sulit maka pemekaran itu penting," ujar Emo Enembe, Selasa (12/11/2019) malam.

Mengenai pro-kontra, Kepala Biro Umum Provinsi Papua ini menilai hal tersebut sebagai sebuah kewajaran dan dirinya sangat menghormati segala bentuk perbedaan sudut pandang masing-masing kelompok. Akan tetapi, mereka yang tidak setuju harus menjelaskannya dengan landasan hukum yang kuat serta setidaknya mempunyai solusi yang terbaik untuk kemajuan Papua.

"Oleh karenanya, pemekaran harus dilaksanakan berdasarkan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Itu baru yang benar. Kalaupun ada yang melarang mungkin cara pandang mereka berbeda tapi harus dijelaskan secara hukum. Menurut pemahaman saya orang yang melarang pemekaran dia harus mengerti bagaimana Papua harus dimajukan dan pembangunannya merata. Kalau tidak tahu itu sama saja tong kosong bunyinya nyaring," tutur Emo Enembe.

Sebelumnya, pemerintah memastikan akan melakukan pemekaran di wilayah Papua dengan menambah dua provinsi baru. Meski ada moratorium, namun khusus untuk Papua menjadi pengecualian. Mahfud MD selaku Menkopolhukam telah meminta Mendagri, Tito Karnavian untuk melakukan sejumlah kajian, baik tentang administrasi, kultur penduduk, hingga faktor keamanan di wilayah tersebut.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah menyetujui pemekaran di wilayah Papua. Usul pemekaran wilayah ini diterima Presiden saat menemui beberapa tokoh masyarakat  Papua di Wamena dan Kabupeten Jayawijaya beberapa waktu yang lalu.

"Lho itu kan aspirasi dari bawah yang saya temui waktu dialog. Keinginan-keinginan mereka. Keinginan beliau-beliau tokoh-tokoh yang ada di pegunungan tengah. Saya pada posisi mendengar lho. Saya pada posisi mendengar. Bukan saya menawarkan atau saya memerintahkan. Enggak," ujar Presiden Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).