TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diisukan akan bergabung dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu santer dikabarkan akan menduduki posisi yang strategis seperti komisaris atau direksi.

Kabar masuknya Ahok dalam BUMN menyebar setelah eks Bupati Belitung Timur ini mendatangi Kementerian BUMN dan bertemu Menteri BUMN, Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Banyak tokoh yang mendukung atau menolak masuknya Ahok dalam jajaran BUMN.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra, Andre Rosiade ikut menanggapi masuknya Ahok dalam BUMN.

Andre mengatakan, hal tersebut merupakan hak pemerintah dan Menteri BUMN untuk mengangkat siapapun untuk menjadi pimpinan BUMN.

"Jadi gini prinsip dasarnya, ini kan haknya pemerintah ya, haknya menteri BUMN mau ngangkat siapa pun menjadi pimpinan BUMN, komisaris, maupun direksi."

"Kami menghormati," ujarnya kepada Tribunnews.com.

Andre mengingatkan dua hal pokok yang menjadi catatan jika Ahok masuk dalam jajaran BUMN.

"Tapi saya sebagai komisi IV DPR RI boleh dong mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengangkat seseorang untuk pengurus BUMN," katanya.

Andre mengingatkan, ada dua kasus yang diduga melibatkan oleh Ahok saat suami Puput Nastiti Devi itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kita tahu Pak Ahok waktu menjadi Gubernur DKI ada beberapa kasus yang memang patut diduga beliau terlibat."

"Kasus Sumber Waras dan pembelian tanah di Cengkareng. Untuk itu, kami mengusulkan kepada menteri BUMN berkonsultasi-lah kepada KPK," jawabnya.

Andre juga mengingatkan mengenai gaya kepemimpinan Ahok yang dulu harus bisa diubah.

"Yang kedua adalah kita tahu, karakter Ahok yang pemarah dan meledak-ledak, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan banyak pihak."

"Nah, harapan kita menjadi pimpinan BUMN tentu gaya lama petantang-petenteng itu tidak bisa dipraktikkan lagi."

"Ada prosedur, ada UU BUMN, dan ada UU Perseroan terbatas yang harus diikuti," jawabnya.

Menurut Andre, Ahok tidak perlu maki-maki jika ada orang berbuat salah, cukup lakukan proses hukum.

"Kalau ada orang salah ya proses hukum saja, pecat orang itu, tidak perlu, kan, memimpin itu tidak harus maki-maki," ujar dia.

Andre juga berpendapat, bila Ahok bisa mengubah karakternya maka BUMN di bawah kepemimpinannya bisa menjadi lebih baik.

"Karena harapan kami kan BUMN di bawah kepemimpinan Pak Ahok, menjadi lebih baik."

"Harapan kita nanti saat Ahok diangkat bisa membawa kebaikan kinerja BUMN menjadi semakin profesional dan transparan supaya tidak terjadi kekisruhan," jawab Andre.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membenarkan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok akan memimpin satu BUMN.

Ditanya mengenai jabatan yang akan diberikan kepada Ahok, Jokowi mengatakan, ada dua jabatan yang kemungkinan akan diberikan kepada Ahok.

Dua jabatan yang kemungkinan akan diberikan kepada Ahok yaitu komisaris atau bagian dari direksi.

"Bisa dua-duanya, tapi pakai proses seleksi dan masih dalam proses," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

Jokowi mengungkapkan tidak mengetahui sektor BUMN mana yang akan ditempati oleh Ahok.

Dirinya menyerahkan wewenang tersebut kepada Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Kita kan tahu kinerjanya. Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, saat ini Ahok sedang menjalani proses untuk memimpin salah satu BUMN.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi,

Ditanya apakah dirinya yang memberi rekomendasi bergabungnya Ahok ke BUMN, Jokowi enggan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Jokowi kembali menegaskan, Ahok masih dalam proses seleksi.

"Ini kan masih proses seleksi," ujar Jokowi.

(Tribunnews.com/Maliana/Nuryanti)