"Jangan ditempatkan di BUMN yang sudah stabil. Tapi tempatkan Ahok di BUMN yang sedang sakit. Bisa di PLN, Jiwasraya, PTPN III, Bulog. Saya kira itu pilihan tepat jika Ahok ditempatkan di BUMN-BUMN tersebut," kata dia.

Ia menambahkan menurutnya Ahok cocok menjabat sebagai pemimpin BUMN yang terindikasi ramai praktik korupsi.

Pasalnya Ahok dinilai Darmadi Durianto memiliki integritas yang kuat dan bersih.

• Bocah 13 Tahun Jadi Polisi Gadungan, Diduga Tak Punya Teman hingga Iseng Main Polisi-Polisian

"BUMN-BUMN yang banyak terindikasi permainan kotor dan korupsi sangat cocok buat Ahok. Dengan kemampuan Ahok yang mumpuni, integritas yang bersih dan karakter yang kuat. Lebih baik suruh beresin BUMN yang bermasalah, bahkan saran saya Ahok diangkat saja sebagai deputy BUMN yang banyak mengurusin BUMN BUMN yang sakit dan dipenuhi masalah good governance. Mumpung lagi kosong satu kursi deputy Menteri BUMN," paparnya.

Senada dengan Darmadi Durianto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai tak masalah bila Ahok dilibatkan dalam menjalankan salah satu BUMN.

• Peserta CPNS 2019 Berburu Jimat Keberuntungan di Pasar Rawa Bening Jatinegara, Ini Reaksi Pedagang

"Ya kan dia kerjanya bagus, kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," ujar Luhut saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). 

Namun saat ditanya apakah ia telah mengetahui BUMN mana yang akan dipimpin Ahok, Luhut Binsar Pandjaitan enggan menjawab.

"Ya enggak tahu, kita tunggu aja," lanjut dia.

• Peserta CPNS 2019 hingga Paranormal Top Buru Jimat Dagangannya, Penjual Justru Ragukan Kesaktian

Ahok Mesti Keluar dari PDI P

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman mengatakan, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus mundur dari PDI-P jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/11).

Sementara status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.

• Eks Jubir TKN Sindir Prabowo saat Bahas Surat Cekal Rizieq, Presenter: Bukan Urusan Menhan

Menurut dia, yang terpenting Ahok tak pernah menjadi terpidana kasus dugaan korupsi.

Fadjroel yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya itu menyebut Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.