TRIBUNNEWS.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditarik oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk memimpin satu perusahaan BUMN.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyebut Ahok berpotensi melanggar undang-undang.

Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Jumat (15/11/2019), Ahok berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Hal ini disebabkan posisi Ahok yang saat ini masih menjabat sebagai kader PDIP.

Agus menyebut harusnya Ahok mengundurkan diri dari PDIP baru bisa menjadi bos BUMN.

"Kalau dia masih anggota parpol, aktif atau tidak aktif, dia tidak boleh. Harus keluar dulu," ujar Agus, Kamis (14/11/2019).

Agus menyebut jika sampai Ahok tetap memimpin BUMN dan menjadi kader PDIP dalam waktu bersamaan, maka pemerintah mengalami kemunduran.

Agus menyamakan jabatan ini seperti seorang anggota TNI yang tak boleh merangkap jabatan.

"Sekarang kita mau balik ke zaman sebelum reformasi apa enggak? Sama saja seperti tentara. Undang-undang tidak bisa ditawar," tuturnya.

Senada dengan Agus, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Ahok harus mundur dari PDIP jika menjadi bos BUMN.

Airlangga menyebut hal ini sudah biasa terjadi di lingkungan BUMN.

"Kan biasanya kalau sudah duduk, kader-kader itu akan mengundurkan diri dari parpol," ungkap Airlangga, Kamis (14/11/2019).

Airlangga menegaskan pimpinan BUMN memang idelnya tidak ada kaitan dengan parpol tertentu.

Hal ini disebabkan pimpinan BUMN pasti akan ikut mengelola dana perusahaan.

"Kalau bicara komisaris, kan ada mengelola dana itu," tuturnya.

Sang menteri menyebut selama ini petinggi BUMN diisi oleh kalangan profesional atau tokoh masyarakat.

Sehingga penunjukkan Ahok menjadi pimpinan BUMN bukanlah hal yang baru.

"Kalau BUMN dari profesional itu kan biasa. Kalau BUMN terutama posisi komisaris kan kemarin juga banyak dari tokoh masyarakat, jadi itu bukan sauatu yang aneh," tegasnya.

 Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina?

Dilansir Tribunnews.com, Erick Thohir menanggapi kemungkinan Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina dalam wawancara unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Kamis (14/11/2019).

Awalnya, Erick Thohir membeberkan alasannya menunjuk Ahok untuk bergabung di BUMN.

Erick Thohir menyebut BUMN membutuhkan sosok pendobrak seperti Ahok.

"Ya saya rasa kan di BUMN dengan 142 perusahaan, kita perlu figur-figur yang bisa menjadi pendobrak," ujar Erick Thohir.

"Kan enggak mungkin 142 dipegang satu orang," sambungnya.

Sosok pendobrak seperti Ahok diharapkan bisa menjalankan visi misi BUMN yang berhubungan dengan efisiensi energi.

"Ya kita harapkan perwakilan-perwakilan yang memang punya 

"Tapi untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai diarahkan, yaitu, satu menekan daripada energi, iya kan."

Selain persoalan energi, Erick Thohir berharap sosok-sosok pendobrak itu juga bisa membuka peluang kerja.

"Juga bersama membuka lapangan kerja, dengan cara berpartner, tapi bukan BUMN terus merekrut pekerja begitu," imbuhnya.

Ketika ditanya kemungkinan posisi Ahok di BUMN pengolah sumber daya energi, Erick Thohir tak memberi jawaban pasti.

"Belum tahu, nanti kita lihat," ucapnya.

Namun ketika ditanya soal potensi Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina, Erick Thohir langsung tersenyum.

"Kabarnya Komisaris Utama Pertamina ya pak?" tanya wartawan.

Erick Thohir langsung tersenyum dan membuat para wartawan tertawa.

"Saya enggak bisa 

Erick Thohir menyebut keputusan masuknya Ahok menjadi pimpinan BUMN kemungkinan pada awal Desember 2019.

"Segera, mungkin di awal Desember," kata Erick Thohir.

Erick Thohir juga tidak menjelaskan apakah munculnya nama Ahok ini berdasarkan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau idenya sendiri.

"Ya kan memang perlunya banyak figur di BUMN untuk membantu BUMN," jelas Erick Thohir.

Erick Thohir menegaskan sosok Ahok yang konsisten dan rekam jejaknya yang jelas memang tepat untuk memimpin perusahaan BUMN.

"Ya saya rasa Beliau juga tokoh yang konsisten, yang sudah jelas 

Soal kesediaan Ahok untuk menjadi bos BUMN, Erick Thohir menyebut kemungkinan besar bersedia.

"Silakan tanya Beliau, mestinya sudah (bersedia)," pungkasnya.

Berikut video lengkapnya:

Dikutip dariSang menteri menjelaskan masalah status hukum Ahok sudah diserahkan kepada para ahli hukum untuk dikaji.

"Ya kan sudah ada ahli-ahlinya," terang Erick Thohir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Soal penunjukkan Ahok menyalahi aturan atau tidak, Erick Thohir meminta awak media untuk bertanya langsung kepada ahlinya.

"Tanya ke ahlinya saja. Kan Kalau kita kan korporasi, kami percaya 

(Tribunnews.com/Ifa Nabila)