TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengevaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung mendapat dukungan publik.

Sebab hal ini terkait dengan adanya money politic yang menimbulkan tingginya biaya politik yang kemudian menyebabkan kepala daerah terjerat kasus-kasus korupsi.

"Oleh karena itu sistem pemilihan langsung perlu dievaluasi total, termasuk juga selain money politic, ada juga persoalan eksploitasi politik identitas dan politisasi SARA. Itu juga menurut saya harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, bagi penyelenggara pemilu, bagi kita semua," kata pengamat politik Karyono Wibowo kepada Tribunnews.com, Jumat (15/11/2019) pagi,

Menurut Karyono, perlu ada peraturan dan tindakan yang tegas untuk mencegah politisasi SARA ini.

Baca: Mendagri Ajak Semua Unsur Pemerintah Samakan 5 Visi Pembangunan

Karena dampaknya begitu besar sekali, menimbulkan segregasi sosial, keretakan sosial, konflik horizontal dan konflik vertikal serta bisa berujung pada disintegrasi bangsa jika ini terus dilakukan.

"Namun saya tidak setuju jika pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. Harus ada suatu evaluasi dulu, dimana kelemahannya, baru kemudian setelah ada proses evaluasi, kemudian ada perbaikan dilaksanakan nanti dilihat hasilnya seperti apa," ungkap Karyono.

Kalau memang nanti setelah ada evaluasi ada perubahan sistem dan ada penegakan hukum yang tegas dalam proses pemilihan langsung masih ada persoalan, sambung Karyono, baru mengambil sikap untuk mengubah sistem pemilihan.

Apakah itu mengembalikan ke DPRD atau seperti apa.

"Bila perlu ada perbandingan bagaimana indeks demokrasi, dibandingkan antara dua sistem pemilihan langsung dengan pemilihan melalui DPRD. Kemudian tingkat keamanan dan kerawanan sosialnya meningkat atau lebih kecil, harus dilihat dari situ, jadi ada perbandingan yang lebih terukur secara kuantitatif, saya kira itu lebih bijak," ungka Karyono.