TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok digadang-gadang akan masuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ahok pun mengaku ada tiga opsi mengenai penempatannya di BUMN.

Ketiga opsi tersebut di antaranya yaitu Pertamina, PLN, dan Krakatau Steel.

Ahok menyebutkan, hal itu sesuai dengan permintaan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kemarin dia (Erick Thohir) ngomong yang paling besar yang paling rumit untuk kepentingan orang banyak adalah Pertamina dan PLN. Ada Krakatau Steel juga punya 60 anak perusahaan," kata Ahok, Jumat (15/11/2019) dalam wawancaranya yang ditayangkan Kompas TV.

Namun, sejauh ini, Ahok masih menunggu keputusan lanjutan.

"Kan belum pasti juga, masih pelajari juga jadi belum," ucap Ahok.

Sebelumnya, dikutip Tribunnews dari Kompas.com, menanggapi hal itu, Managing Director Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai sosok Ahok tak cocok jika ditempatkan di perusahaan plat merah yang bersinggungan dengan peraturan internasional, Kamis (14/11/2019).

Toto menyebut BUMN kemungkinan tidak cocok dengan gaya Ahok yang menyukai terobosan cepat dan potong birokrasi.

“BUMN yang terikat dengan banyak regulasi international yang rigid mungkin tidak cocok dengan gaya Ahok yang suka terobosan cepat dan potong birokrasi,” ujar Toto.

Baca: Ahok Akan Pimpin BUMN Antara Pertamina, PLN, atau Krakatau Steel

Selain itu, menurutnya, Ahok lebih cocok ditempatkan di BUMN yang bertugas menjalankan Public Service Obligation (PSO).

Dengan begitu, Toto menuturkan, penerapan inovasi birokrasi Ahok di BUMN tersebut dapat bermanfaat untuk mengefisienkan pekerjaan.

Lebih lanjut, hal itu berguna untuk meningkatkan pelayanan prima pada pelanggan.

Atas dasar itu, Toto telah menilai mantan gubernur DKI Jakarta itu lebih cocok mengisi jabatan di perusahaan BUMN seperti PT Pertamina atau PT PLN (Persero).