Ahok Bakal Pimpin BUMN, Analis Politik LIPI: Pemilihan BTP Tidak Semata-mata karena Profesionalitas
Analis Politik dari LIPI Siti Zuhro turut berkomentar terkait dengan bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke BUMN
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Analis Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro turut berkomentar terkait dengan rencana bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Siti Zuhro, Ahok merupakan sosok yang hingga kini masih menjadi kontroversi di masyarakat.
Saat namanya digadang-gadang akan menduduki jabatan di BUMN, banyak reaksi, pro dan kontra yang berkembang di masyarakat.
"Sudah secara tidak langsung Pak Erick Thohir melakukan testing the water ya, ketika disebutkan namanya Pak Ahok langsung ada reaksi yang luar biasa," tutur Siti Zuhro dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, Jumat (15/11/2019).
"Baik dari media mainstream maupun media online, dan sosmed dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sosok Pak Ahok tetap menjadi kontroversi, pro kontra dengan semua argumentasi dan sebagainya," tambahnya.
Menurut Situ Zuhro, pihaknya sejak awal sudah mewanti-wanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak merekrut siapa pun yang akan menimbulkan kontroversi.
"Padahal sejak awal, bahkan sebelum pelantikan kabinet kita wanti-wanti kepada Pak Jokowi dan Pak Maruf (Amin) mohon untuk tidak merekrut siapa pun yang akan menimbulkan kontroversi dan perdebatan di tengah masyarakat," ungkap Siti Zuhro.
Siti Zuhro menuturkan pemilihan Ahok yang akan menduduki jabatan di BUMN tidak semata-mata karena faktor profesionalitas tetapi juga ada faktor politik.
"Pemilihan Pak BTP tidak semata-mata karena profesionalitas, karena kalau profesionalitas, (kalau) saya jadi Pak Jokowi, saya memilih Pak Djarot ini, jelas-jelas orang yang tidak dipermasalahkan background-nya, life history-nya, secara curriculum vitae-nya oke," terang Siti Zuhro.
Menurut Siti Zuhro seharusnya pemilihan penjabat publik itu harus teliti dan akurat agar tidak menimbulkan percekcokan di tengah masyarakat.
"Jadi menurut saya, yang tidak prinsip-prinsip itu dihindari, karena Pak Jokowi mau melakukan kerja-kerja yang paling kurang sampai 2023 mendatang, 2024 itu ada manifestasinya, wujud konkritnya," kata Siti Zuhro.
"Oleh karena itu ya pemilihan pejabat publik itu harus super teliti ya, super akurat karena kalau tidak akurat ini akan menimbulkan percekcokan di tengah masyarakat," jelas Siti Zuhro.
Ahok Masuk BUMN, Politisi PDIP Djarot Saiful: Seorang Eksekutor yang Tepat Jadi Direksi
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah dipastikan akan menjabat sebagai petinggi di satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis di Indonesia.