TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sikapnya sebagai partai oposisi berdasarkan hasil rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2019 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, 14-16 November 2019.

Dalam rekomendasi yang berjumlah enam poin tersebut, sikap oposisi yang diambil merupakan komitmen untuk menjaga etika berdemokrasi

"Sikap politik ini dilandasi pemikiran bahwa PKS berkomitmen untuk menjaga etika kepantasan dalam berdemokrasi, merawat demokrasi agar tetap sehat dan berjalan di atas rel yang benar dengan memperkuat fungsi check and balances serta menjadi penyambung suara aspirasi rakyat Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal PKS, Mustafa Kamal, membacakan rekomendasi pada penutupan Rakornas di Hotel Bidakara, Jakarta, (16/11/2019).

Baca: PKS Targetkan Menang 60 Persen di Pilkada 2020 Tanpa Politisasi SARA

PKS juga berkomitmen memperjuangkan janji-janji politik pada pemilu 2019 seperti RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama-Agama. PKS juga bakal memperjuangkan pembebasan pajak sepeda motor.

"Membebaskan pajak sepeda motor ber-cc kecil. SIM berlaku sekali seumar hidup. Membebaskan pajak penghasilan untuk masyarakat yang berpenghasilan kurang dari Rp 8 juta," tutur Kamal.

Selain itu, PKS juga berkomitmen untuk terus menjaga dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal lka sebagai konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai ini menegaskan penolakan terhadap separatisme, komunisme, radikalisme, dan terorisme.

Baca: Gerindra Mau Percepat Pemilihan Wagub DKI, PKS Diminta Sepakati Satu dari Empat Nama

Pada 2020 mendatang, PKS juga akan melakukan rekruitmen anggota baru secara terbuka kepada masyarakat terutama generasi muda yang ingin bergabung dari berbagai kalangan, agama, dan budaya.

PKS juga menargetkan kemenangan pada pilkada serentak 2020. Partai yang dipimpin Sohibul Iman ini menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, dan intervensi kepasa aparat penegakan hukum dan pemerintah.

Baca: Setahun Mandek, Gerindra Minta DPRD DKI Evaluasi Dua Nama Cawagub PKS

Keputusan terakhir yakni PKS akan memperkuat sistem organisasi partai melalui tata kelola partai, dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar partai memiliki kapasitas, kualitas dan komitmen yang lebih baik.