Pengangkatan Ahok di BUMN Dinilai Jadi Momentum Bersih-Bersih
BUMN itu diharapkan presiden sebagai alat distribusi kesejahteraan bagi rakyat. Tetapi justru penuh pejabatnya yang korupsi.
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan, mendukung wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Direktur Utama di salah satu perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut dia, Basuki dapat membawa perubahan di perusahaan "Pelat Merah" tersebut.
"Iya, bagus dan diharapkan bisa meningkatkan kinerja BUMN yang selama ini merosot dan penuh korupsi," kata Azas Tigor, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).
Di periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tercatat sejumlah direktur BUMN terjerat kasus korupsi. Mereka diantaranya yaitu, RJ Lino, eks Dirut PT Pelindo II, Muhammad Firmansyah Arifin, eks Dirut PT PAL Indonesia.
Kemudian, Saiful Anwar, eks Direktur Keuangan PT PAL Indonesia, Budi Tjahjono, eks Dirut Askrindo, Wisnu Kuncoro, eks Direktur Teknologi dan Produksi Krakatau Steel, Sofyan Basir, eks Direktur Utama PLN, dan Direktur Keuangan Angkasa Pura II, Andra Y. Agussalam.
Baca: Novel Bamukmin: Rakyat Sudah Menolak, Pemerintah Jangan Paksakan Ahok Jadi Bos BUMN
"BUMN itu diharapkan presiden sebagai alat distribusi kesejahteraan bagi rakyat. Tetapi justru penuh pejabatnya yang korupsi. Diharapkan Ahok bisa membersihkan BUMN dari pejabat korupsi dan meningkatkan kinerja BUMN," kata dia.
Baca: ACTA Siap Galang Pertemuan SP Pertamina dengan PA 212 Tolak Ahok Jadi Bos BUMN
Sementara itu, mengenai status Ahok yang pernah menjalani proses hukum akibat kasus penistaan agama, kata dia, pria asal Pulau Belitung itu sudah menyelesaikan masa pidana.
"Kan hukuman sudah dijalankan secara penuh dan baik oleh Ahok. Jadi tidak ada masalah hukum lagi. Juga secara hukum tidak ada aturan yang melarang Ahok untuk menjadi Dirut BUMN," tambahnya.