TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diisukan akan bergabung dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu santer dikabarkan akan menduduki posisi yang strategis.

Kabar masuknya Ahok dalam BUMN menyebar setelah eks Bupati Belitung Timur ini mendatangi Kementerian BUMN dan bertemu Menteri BUMN, Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Banyak tokoh yang memberi pendapat atas masuknya Ahok dalam lingkup BUMN.

Mantan ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif dan Novel Bakmukmin memberikan tanggapan yang berbeda.

Buya Syafii Maarif mendukung jika Ahok menjadi pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca: Habib Novel: Rakyat Sudah Menolak, Ngapain Pemerintah Paksakan Ahok Jadi Bos BUMN

Baca: Pengamat Politik Ini Peringatkan Anies Baswedan soal Lem Aibon Jadi Momentum Membandingkan Ahok

"Oke, kenapa tidak," ujarnya mengenai masuknya Ahok ke BUMN.

Ia menambahkan jika Ahok pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta dan dia berhasil.

Ketika ditanya mengenai status Ahok yang pernah menjadi narapidana kasus penistaan agama, Buya mengatakan Ahok telah banyak belajar ketika ditahan.

"Ya dia selagi di tahan banyak belajar terutama menjaga lidah," ungkapnya dilansir melalui Youtube Kompas TV, Sabtu (16/11/2019).

Buya Syafii Maarif menegaskan jika Ahok adalah sosok pekerja keras dan lurus orangnya.

Dilain pihak, Novel Bamukmin mengatakan hal sebaliknya.

Walau bukan orang dalam lingkaran BUMN, tapi Novel Bamukmin menolak Ahok masuk ke BUMN.

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) itu meminta pemerintah supaya tidak memaksakan Ahok menjabat sebagai direktur utama di perusahaan di bawah BUMN.

Menurut dia, sejumlah pihak sudah merasa keberatan terhadap wacana menempatkan Ahok memimpin salah satu BUMN.

"BUMN jelas milik negara untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, kalau sudah rakyat menolak (pemerintah,-red) untuk segera menarik sikapnya untuk menjadikan Ahok sebagai pimpinan di BUMN," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).

Dia mengungkapkan, apabila pemerintah tetap mempercayakan kepada Ahok memimpin perusahaan BUMN, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak.

"Karena, kalau dipaksakan sangat mengancam keutuhan bangsa dan anjloknya ekonomi bangsa," tambahnya.

Selain itu, Novel mengaku siap mempertemukan FSPPB dengan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).

Menurut dia, upaya mempertemukan FSPPB atau elemen lainnya di BUMN dengan PA 212 dilakukan untuk menolak Ahok masuk BUMN.

"ACTA sampai saat ini siap mengadvokasi para karyawan BUMN yang menolak Ahok, serta siap memediasi dengan para tokoh alumni 212 untuk siap mendukung langkah penolakan Ahok," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).

Dia menilai wacana penunjukan mantan gubernur DKI Jakarta itu menuai kontroversi.

"Dari awal ketika Ahok datang memenuhi panggilan Erick Thohir (Menteri BUMN, red) yang kemungkinan Ahok dijadikan salah satu pimpinan di BUMN, ada indikasi menjadi pimpinan Pertamina, langsung saya angkat bicara pasti akan menuai kecaman dan akan terjadi kegaduhan," kata dia.

Berstatus sebagai mantan narapidana dan memiliki perilaku buruk, kata dia, Ahok tidak layak menempati posisi sebagai pimpinan di BUMN, khususnya di Pertamina.

"Tidak boleh dipimpin oleh orang sembarangan, apalagi Ahok dengan perangai buruk bisa menggangu etos kerja dan masih banyak kasus yang diduga terlibat korupsi di berbagai bidang."

"Nah, ini yang menjadi ganjalan berat untuk Ahok memimpin di BUMN," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membenarkan jika Ahok akan diberi jabatan dalam BUMN.

Jokowi mengatakan, ada dua jabatan yang kemungkinan akan diberikan kepada Ahok.

Dua jabatan yang kemungkinan akan diberikan kepada Ahok yaitu komisaris atau bagian dari direksi.

Baca: Debat Marwan Batubara dan Immanuel soal Ahok Masuk BUMN, Singgung Kasus di KPK hingga Dahlan Iskan

"Bisa dua-duanya, tapi pakai proses seleksi dan masih dalam proses," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

Jokowi mengungkapkan tidak mengetahui sektor BUMN mana yang akan ditempati oleh Ahok.

Dirinya menyerahkan wewenang tersebut kepada Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Kita kan tahu kinerjanya. Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, saat ini Ahok sedang menjalani proses untuk memimpin salah satu BUMN.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi,

Ditanya apakah dirinya yang memberi rekomendasi bergabungnya Ahok ke BUMN, Jokowi enggan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Jokowi kembali menegaskan, Ahok masih dalam proses seleksi.

"Ini kan masih proses seleksi," ujar Jokowi.

(Tribunnews.com/Maliana)