TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menjadi pimpinan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan diumumkan pada awal Desember mendatang.

Ahok dikabarkan akan menjadi komisaris atau direksi di Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau Krakatau Steel.

Sehingga timbul pertanyaan apakah tepat Kementerian BUMN memilih Ahok sebagai pemimpin perusahaan BUMN di sektor energi.

Direktur Riset Center of Reform on Economics Piter Abdullah mengatakan, Pertamina sebagai bagian dari BUMN bukan termasuk perusahaan yang bermasalah.

Menurutnya, Pertamina adalah perusahaan yang mempunyai tantangan besar.

"Pertamina tidak bermasalah, hanya saja tantangannya besar. Pertamina tidak bermasalah karena untungnya gede (besar)," ungkapnya di Studio Kompas TV, Minggu (17/11/2019), melihat tayangan YouTube KOMPASTV.

Soal PLN, Piter menilai termasuk perusahaan yang bermasalah namun bukan dari struktur dalamnya.

Menurutnya karena PLN mempunyai beban subsidi yang ditanggung sangat besar.

"PLN bermasalah itupun bukan karena struktur di dalam, tetapi beban subsidi yang ditanggung oleh PLN memang sangat besar," katanya.

Ia mengatakan, dalam PLN ada masalah keseimbangan dari penerimaan tarif listrik yang dibatasi dan pelayanan yang harus dilakukan besar.

"Karena ada persoalan yang balancing aja kalau di PLN, karena memang penerimaan tarif dasar listrik dibatasi dan pelayanan yang dibebankan kepada PLN besar," ujar Piter.

Sementara itu, untuk Krakatau Steel, dirinya menilai ada permasalahan struktural.

Menurutnya ini hanya persoalan strategi, khususnya untuk industri logam seperti Krakatau Steel.

"Krakatau Steel memang lebih struktural, tapi persoalan ini tidak bisa kita artikan karena kita tidak cukup serius selama ini membangun Krakatau Steel. Ini persoalan strategi besar dari industri kita seperti apa, khususnya industri logam," jelasnya.